Bentuk KKPB MPR, Ahmad Muzani: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

BeritaNasional.com - Ketua MPR Ahmad Muzani membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesian (KKPB MPRRI). Diharapkan hal ini menjadi sebuah bentuk pembangunan berkelanjutan ke depannya.

Hal itu dikatakan Muzani dalam acara yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 26/11/2024, itu juga dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR, yakni Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Juga hadir para anggota MPR lainnya dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bapenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.

“Hari ini kita akan memulai perjalanan panjang kebangsaan dengan membentuk Kaukus Kebangsaan untuk Pembangunan Berkelanjutan.  Kedua hal tersebut, yaitu kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan, memang penting sekali untuk selalu kita kaitkan sebab upaya pembangunan tidak akan mencapai hasil optimal jika tanpa digerakkan oleh semangat kebangsaan yang tinggi,” ujar Muzani.

Lebih lanjut Ahmad Muzani mengatakan sebaliknya, seandainya pun upaya pembangunan sukses, ia akan kehilangan makna jika mengorbankan kebangsaan, persatuan dan kesatuan kita. Ini adalah harga yang terlalu mahal untuk kita bayar. Maka keduanya harus berjalan seiring. 

“Pembentukan kaukus ini bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, yang akan dimulai besok pagi. Maka ini merupakan momentum yang tepat untuk menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan lokal dengan visi nasional”, ujar Sekjen Partai Gerindra itu.

Pilkada disebut dapat menjadi sarana untuk menyosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan kepada masyarakat luas dan mendorong partisipasi warga dalam upaya tersebut. Sebab hanya dengan partisipasi aktif dari warga maka demokrasi bisa mendapatkan makna substantifnya, bukan hanya nilai-nilai proseduralnya.

Agar pemenang pilkada mampu menjalankan program pembangunan yang selaras dengan visi nasional maka  perlu disusun strategi yang tepat dan komprehensif berupa: Pertama, Sosialisasi Nilai Kebangsaan. Ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 kepada para kepala daerah. Kedua, mendorong kolaborasi dan sinergi  antar pemerintah pusat, daerah, dan badan legislatif untuk memastikan kesinambungan kebijakan. Ketiga, pembentukan forum khusus di tingkat daerah untuk koordinasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. 

Selain itu, perlu pula dibentuk divisi pemantauan pencapaian di daerah-daerah pasca-pilkada. Dengan cara ini maka tahap-tahap kemajuan pelaksanaan tersebut di semua daerah dapat diukur dari waktu ke waktu.  “Kita harus selalu ingat bahwa pilkada adalah pilar penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Pilkada berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin daerah yang memahami kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus mencerminkan kedaulatan rakyat”, ujar pria asal Tegal, Jawa Tengah, itu. 

“Pilkada yang dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan tidak hanya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi juga memperkokoh fondasi demokrasi di tingkat lokal dan nasional”, tambahnya.

Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia itu menegaskan keberhasilan pilkada tidak hanya terletak pada penyelenggaraannya, tetapi juga pada kontribusi seluruh elemen bangsa untuk menjaga integritas dan substansi proses demokrasi.  Dengan keseluruhan strategi tersebut, hasil Pilkada — siapapun yang akan terpilih di masing-masing daerah — dapat diarahkan untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju dan berkelanjutan pada 2045, sambil terus memperkuat semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.