Banggar DPR Rapat dengan 7 Menteri Koordinator, Bahas Rencana Kerja Anggaran

BeritaNasional.com - Banggar DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator. Tujuh menko itu adalah Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Rapat kerja membahas rencana kerja kementerian/lembaga dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025. Sejumlah program kerja Presiden Prabowo Subianto dibahas mulai dari makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah dan desa.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat para menko dalam membantu tugas presiden, mensinkronkan, mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan di bidangnya masing-masing perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas, sehingga target pembangunan jangka pendek 100 hari pemerintah yang sudah dicanangkan presiden bisa terealisasi dengan baik, terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah dan desa," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Banggar DPR mendukung sepenuhnya rencana kerja yang disampaikan para menko untuk menunjang kerja koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga agar berjalan efektif.

Adapun masing-masing anggaran masing-masing kementerian koordinator adalah, Kementerian Bidang Politik Keamanan Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi Pemasyarakatan, Rp9,03 miliar, Kementerian koordinator bidang Perekonomian Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp345,5 miliar, Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp139,73 miliar dan Kementerian Koordinator bidang Pangan Rp44,09 miliar.

"Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada para menko, kita setujui tanpa raker kembali," ujar Said.