Respons KPU soal Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

BeritaNasional.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Mochammad Afifuddin merespon usul dari Presiden Prabowo Subianto perihal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dia mengatakan akan mengikuti sebagai penyelenggara, apabila usulan itu telah menjadi aturan resmi.

“Nah kami sebagai penyelenggara ini dalam konteks ini. Ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja,” kata Afifuddin kepada awak media, Jumat (13/12/2024).

Menurutnya, perihal usulan dari Prabowo sampaikan adalah hal yang lumrah sebagai bahan diskusi publik. Karena selama pelaksanaan pemilu berbagai wacana pun kerap disampaikan, seperti proporsional terbuka atau tertutup.

“Diskusi soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD Kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami Sama seperti kita menjelang 2024,” kata dia.

“Kita berdiskusi sekitar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka. Termasuk mungkin sempat muncul juga dinamikannya. Tetapi pada saat tertentu dan pada saat akhir kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang,” tambahnya.

Maka dari itu, Afifuddin sebagai pihak penyelenggara mendorong agar seluruh elemen masyarakat bisa saling berdiskusi menuangkan gagasannya, demi menuju pemilu yang ideal untuk Indonesia kedepan.

“Kita semua, teman-teman mendorong idealitas yang ada dalam engineering atau rekayasa pemilu yang baik yang kita pikirkan. Ini kemudian terfasilitasi Terakomodasi dalam revisi undang -undang pemilu sehingga apa yang kita idealkan tentang pemilu kita bisa lebih sesuai yang kita harapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan agar kepala daerah, baik gubernur hingga bupati dan wali kota, tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih dan diangkat oleh DPRD.

Prabowo berbicara mengenai mahalnya biaya pemilihan kepala daerah yang berkaca pada penyelenggaraan pada 2024.

"Apalagi, ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan dari partai lain. Mari, kita berpikir, mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun rupiah habis dalam satu, dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo dalam pidato HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Prabowo mencontohkan, pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India dipilih oleh DPRD. Karena itu, Prabowo mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD agar lebih efisien dan tidak memakan biaya mahal.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali pilih anggota DPRD, sekali pilih ya sudah DPRD itulah pilih gubernur, pilih bupati," tegasnya.