DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Evaluasi Pencabutan KJP Plus untuk 146 Ribu Siswa

BeritaNasional.com -  DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengevaluasi kembali data penerima program bantuan sosial pendidikan KJP Plus.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Agustina Hermanto alias Tina Toon, mengungkapkan bahwa dia menemukan adanya 146 ribu penerima KJP yang dicabut pada pencairan tahap II tahun 2024.

Tina berujar bahwa dia ingin mengetahui alasan ratusan ribu KJP siswa di Jakarta dicabut. Sebab, banyak warga yang membutuhkan bantuan justru KJP-nya dicabut.

“Intinya, kita ingin yang kemarin dicabut atau dimatikan, yang memang layak dapat, dihidupkan kembali. Tapi kalau memang pendataan ternyata faktanya punya mobil atau salah sasaran, kalau begitu silakan dijelaskan,” kata Tina kepada wartawan, dikutip Minggu (15/12/2024).

Tina merinci, pemadanan data dan verifikasi pendaftar KJP Plus tahap II tahun 2024 dari data 669.716 telah dilakukan penyesuaian anggaran hanya untuk meng-cover jumlah penerima KJP Plus maksimal sebanyak 523.622.

Akibatnya, dilakukan seleksi secara prioritas menggunakan data pemeringkatan kesejahteraan atau desil dari data Regsosek.

Selain itu, Tina mengimbau agar Disdik memberi penjelasan secara rinci kepada orangtua siswa mengenai penyebab status anaknya tidak lagi sebagai penerima KJP Plus.

“Saya sudah tekankan, yang memang berhak dicabut, tolong kasih forum untuk menyanggahnya. Mereka daftar saja susah, daftar ulang susah, makanya saya bilang diberitahu. Kalau untuk ke depannya, harusnya tidak langsung dicoret, tanya dulu, diskusi dulu, dan segala macamnya,” ujar Tina.

“Kita pastikan bahwa didata ulang, tapi kalau memang berhak dan memang tidak masuk, boleh menyanggah dan tetap diaktifkan, jangan dibatalkan. Jadi, dikasih waktu,” tambah dia.

Ia berharap, setelah evaluasi ini, Disdik memiliki langkah konkret untuk mengatasi permasalahan di lapangan terkait pencabutan penerima KJP.