Tuntutan Pengunjuk Rasa Direspons, DPRD DKI Akan Evaluasi Tunjangan Dewan

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan para pengunjuk rasa yang meminta agar tunjangan perumahan anggota dewan dikurangi.

Menurut Ima, revisi besaran tunjangan akan dibahas dalam rapat anggaran berikutnya, dengan mempertimbangkan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.

"Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya. Kami nanti akan sesuaikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ada," kata Ima di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Sabtu (6/9/2025).

Ima juga menegaskan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPRD DKI digunakan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi masyarakat.

"Gaji dan tunjangan kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi, dan sebagainya," ujar Ima.

"Jadi, masyarakat bisa bebas melihat dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat," tambah dia.

Sebelumnya, sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Aksi yang berlangsung sekitar satu jam tersebut menyoroti besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD DKI.

Perwakilan aliansi, Muhammad Ihsan, menyampaikan keberatan atas besaran tunjangan yang dinilai terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

"Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap isu yang sekarang lagi marak, yang kemarin disampaikan oleh kawan-kawan, yaitu tunjangan perumahan. Itu perlu dikaji ulang menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar," kata Ihsan.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menuntut tunjangan tersebut dihapus, melainkan dikurangi.

"Melihat situasi dan kondisi perekonomian yang tidak berbanding lurus dengan para wakil rakyat saat ini, kalau bisa, mungkin bukan dihapus, tapi dikurangi," ungkapnya.

Diketahui, saat ini tunjangan perumahan yang diterima pimpinan DPRD DKI Jakarta mencapai Rp78,8 juta per bulan, sementara anggota DPRD menerima Rp70,4 juta per bulan.