Ramai soal Polemik Pagar Laut, Begini Kata Menteri ATR Nusron Wahid

BeritaNasional.com - Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, memberikan tanggapannya terkait isu pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang yang belakangan menjadi polemik.

Menurut Nusron, selama persoalan itu berada di wilayah lautan, maka pihaknya belum bisa mengurusi persoalan tersebut.

"Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan kehutanan, kalau bukan hutan, ya itu menjadi kewenangan kami," ujar Nusron Wahid dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Minggu (19/1/2025).
Nusron menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan atau informasi resmi terkait masalah tersebut yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN. 

Selama area yang dimaksud masih berupa lautan, pihaknya tidak akan melakukan intervensi apa pun.
"Mungkin yang Bapak-Bapak tanyakan itu masih sebatas dugaan. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi kepada kami. Pemerintah hanya dapat bertindak atas dasar legal standing. Jadi, selama belum ada dasar hukum yang jelas, kami tidak bisa berbuat apa-apa," ucapnya.
Kerugian Akibat Pagar Laut

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Mokhammad Najih menyebutkan bahwa kerugian nelayan sebesar Rp9 miliar akibat pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Hanya saja, kata dia, kerugian itu masih hitungan sementara.

“Ya, itu masih valuasi yang bersifat kasar begitu ya, karena tadi berdasar keluhan para nelayan,” kata Najih dikutip dari Antaranews, Kamis (16/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa penghitungan tersebut dilakukan dengan memperkirakan kerugian nelayan akibat tambahan jarak untuk melaut.

“Dengan adanya pagar laut itu, dia harus memutar kurang lebih 30 kilometer itu, sehingga dia kehilangan biaya kurang lebih di angka tiga literan. Semula hanya satu liter menjadi tiga liter,” urai dia.