Menteri ATR/BPN Sambangi KPK, Minta Masukan untuk Tutup Celah Pungli pada Layanan Pertanahan

BeritaNasional.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pria yang akrab disapa Gus Nusron itu meminta masukan dari lembaga antirasuah dalam rangka evaluasi dan pembaruan proses bisnis di bidang pertanahan.

“Agendanya gini, mau minta masukan dalam rangka evaluasi proses bisnis di bidang pertanahan,” ujar Gus Nusron di Gedung Merah Putih pada Rabu (22/10/2025). 

Ia mengatakan proses bisnis yang ada hari ini usianya sudah 15 tahun sehingga tidak sesuai dengan konteks hari ini.

Menurut dia, pembaruan sistem layanan pertanahan menjadi penting agar pelayanan publik di BPN semakin efisien, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).

“Nah, sekaligus dalam rangka menyusun proses bisnis yang baru ini, kita mau minta masukan di mana letak-letak celah pungli akan kita tutup,” katanya.

Nusron menjelaskan Kementerian ATR/BPN dan KPK sebelumnya menjalin kerja sama dalam sejumlah program strategis.

Di antaranya, pelayanan sertifikasi tanah, persetujuan substansi tata ruang, program KPR, serta reforma agraria.

Ia menuturkan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) yang telah berjalan lebih dari tujuh tahun.

“Ini mau kita wujudkan bersama-sama karena sudah berjalan lama, sudah lebih dari 7 tahun kerja sama. Nah, kita mau minta masukan,” tuturnya.

“Kita mau ngasih tahu pemberitahuan sekaligus kulo nuwun dengan KPK bahwa kita akan ada evaluasi untuk model bisnis prosesnya,” ujar Nusron.

Menteri ATR/BPN itu menambahkan perubahan bisnis proses akan difokuskan pada penyederhanaan layanan dan penerapan sistem digital.

“Bisa jadi itu adalah sistem yang terbaik pada tahun itu, tapi hari ini sudah banyak perubahan, apalagi dengan era digital-digital,” tandasnya.