Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dinilai Perlu Pertanggungjawaban Moral Terkait Masalah Pagar Laut

BeritaNasional.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono diminta mempertanggungjawabkan secara moral polemik pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. 

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan, Komisi IV sempat geram dan marah dengan Sakti. Karena KKP tidak terlihat saat pagar laut terpasang.

"Nah inilah yang menjadi pertanyaan besar kami selama ini kementerian KKP itu di mana, padahal dia punya aparat, ada Ditjen pengawasan," kata Firman dikutip Jumat (7/2/2025).

Komisi IV marah kepada Sakti ketika rapat kerja. Sebab KKP seolah membiarkan pagar laut tersebut.

"Ketika kita masuk dalam posisi rapat itu adalah kenapa kami teman-teman komisi 4 boleh dibilang agak sedikit marah gitu ya kemarahan ini bukan marah karena ketidaksukaan dengan menterinya tapi kenapa menteri ini seolah-olah melakukan pembiaran," ujar Firman.

Ditambah lagi, Sakti seolah membiarkan pagar laut tersebut ketika ada instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mencabutnya. Prabowo memerintahkan TNI AL untuk mencabut pagar laut 

"Kalau saya bisa membaca dari bahasa tubuh Pak Prabowo sebagai presiden saya sebagai orang Jawa itu adalah bentuk kemarahan bentuk kemarahan karena beliau sangat cacat bahwa yang memiliki otoritas dan kewenangan melakukan fungsi pengawasan membelakan memberikan proses perizinan justru diam seribu bahasa dengan adanya instruksi itu malah berdalih ini dan itu minta pengunduran," jelas Firman.

Sakti juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti terkait pagar laut. Firman pun mendesak Sakti mempertanggungjawabkan secara moral dan politik terhadap jabatannya sebagai menteri.

"Nah ini tentunya yang tidak terjawab secara menyeluruh dan kemudian kami ya mengatakan yaudah kalau memang sudah seperti ini apalagi yg mau kita tempuh. Ya tentunya kita minta pertanggungjawaban secara moral dan tentunya secara politik menteri adalah jabatan politik. Yang ingin saya pertegas adalah ketika seorang menteri pembantu presiden dan kemudian sudah ada perintah presiden tidak dilaksanakan artinya apa? Temen temen bisa menerjemahkan sendiri kan," ujar Firman.

Politikus Golkar ini menyerahkan kepada Prabowo apakah Sakti perlu dicopot sebagai menteri atau tidak. Namun, Firman berharap suara rakyat didengar.

"Pertanyaannya ini menantang kalau reshuffle itu kan hak prerogatif presiden mudah mudahan ya suara rakyat di dengarkan," pungkasnya.