Rekomendasi Tatib Hanya Saran kepada Pemerintah, Bukan untuk Copot Pejabat Pilihan DPR

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap hasil rekomendasi evaluasi terhadap pejabat hasil fit and proper test DPR dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) yang baru hanya memberikan saran kepada pemerintah. Hasilnya bukan untuk mencopot pejabat yang dievaluasi.

Sementara itu, tinggal pemerintah atau instansi terkait menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan DPR.

"Jadi, kita mungkin sekadar menyarankan kepada pemerintah, menyarankan kepada institusi yang orangnya dilakukan evaluasi untuk kemudian diambil langkah yang dianggap perlu menurut mereka, gitu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco mencontohkan, ada pejabat hasil fit and proper test sudah menjabat 20 tahun lamanya. Pejabat tersebut belum berhenti karena usianya belum masuk masa pensiun. 

Namun, kondisi kesehatannya sudah tidak mendukung untuk menjalankan tugas dengan baik.

"Karena begini, ada di satu institusi itu hasil itu di fit orangnya itu di fit and proper kira-kira 20 tahun yang lalu. Hasil fit and proper itu kan terus menjabat terus, karena kebetulan usia pensiunnya itu masih lama. Tetapi, kita dapat informasi. Setelah kita cek, kesehatannya sudah nggak bisa menjalankan tugas," katanya.

Menurut Dasco, bakal lebih baik bila DPR mengevaluasi pejabat tersebut. DPR bisa turun tangan karena pejabat tersebut terpilih melalui proses pemilihan di parlemen.

"Itu kan lebih bagus kalau kemudian institusi itu mengambil langkah mencari orang yang lebih tepat. Yang seperti itu yang kemudian kita evaluasi, kita berikan saran, misalnya begitu. Karena itu, hasil fit and proper yang kita lakukan pada waktu itu," jelasnya.

Tatib ini hanya untuk menguatkan fungsi pengawasan DPR. Bukan hasil evaluasi untuk mencopot pejabat. Mekanisme lanjutan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Nah, tatib ini kemudian mendorong supaya fungsi pengawasan lebih ditingkatkan. Ditingkatkan bukan kemudian langsung kemudian mengevaluasi, langsung kemudian melakukan fit and proper, langsung kemudian memberikan rekomendasi penggantian. Enggak begitu," kata Dasco.

"Ini ada mekanisme-mekanisme, terutama memang dari sisi monitoring administratifnya dan pelaksanaan tugasnya, paling begitu," tegasnya.