Bentuk Satgas P2SP, Pemerintah Targetkan Program Strategis Nasional Tepat Sasaran

BeritaNasional.com - Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sebagai implementasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program prioritas nasional berjalan tepat waktu, mencapai target, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Rapat Terbatas pada September 2025.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan satgas ini akan dibagi menjadi tiga Kelompok Kerja (Pokja) dengan tugas spesifik.

Pokja I: Bertanggung jawab mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah.

Pokja II: Bertugas mempercepat implementasi program serta mengatasi berbagai hambatan atau debottlenecking.

Pokja III: Berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program, sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.

Menko Airlangga menegaskan pentingnya konsolidasi melalui Satgas ini.

“Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Menko Airlangga melalui keterangan persnya yang dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Fokus Program Satgas P2SP

Sejumlah program utama yang menjadi fokus kerja Satgas P2SP mencakup:

Program Paket Ekonomi 8+4+5.

Program Stimulus Ekonomi 2025, termasuk kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta program lanjutan insentif fiskal.

Program Debottlenecking, yang akan fokus menangani hambatan non-tariff barrier, isu per komoditas, dan kendala lain yang menghambat pelaksanaan program strategis.

Selain itu, rapat Satgas juga membahas secara rinci arahan Presiden Prabowo terkait persiapan tenaga kerja. Salah satunya adalah upaya menyiapkan 500 ribu tenaga kerja di bidang pengelasan (welder) dan hospitality.

Terkait hal ini, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) diberikan mandat untuk mengoordinasikan pelaksanaannya dengan dukungan anggaran sekitar Rp8 triliun, yang pelaksanaannya akan diselaraskan dengan program pemagangan nasional.

Perhatian besar juga diberikan pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional, yang mencakup sekitar 20 ribu dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi. Untuk mendukung kebutuhan ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tengah menyiapkan program beasiswa. Para penerima beasiswa ini nantinya akan diarahkan bertugas di berbagai daerah sesuai penugasan Pemerintah.

"Forum kerja ini akan berjalan secara berkala, dan hari ini menjadi pertemuan awal yang dihadiri oleh para menteri dengan jumlah peserta yang memenuhi kuorum. Oleh karena itu, seluruh hasil pembahasan hari ini akan segera ditindaklanjuti,” pungkas Menko Airlangga.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menambahkan bahwa Satgas P2SP diharapkan dapat menjadi motor penggerak percepatan pelaksanaan program prioritas nasional agar berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Satgas ini akan mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan realisasi program, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun pelaksanaan di lapangan melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.