Kasus Korupsi Gula Tom Lembong Segera Naik ke Meja Hijau

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merampungkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi gula pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2016.

Berkas tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong telah dinyatakan lengkap atau P-21. 

"Jadi, memang sudah (berkas perkara). Hari ini pelimpahan tersangka dan barang bukti," ucap Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi pada Jumat (14/2/2025).

Penyerahan tersangka dan barang bukti, kata Harli, akan dilakukan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat. Termasuk tersangka Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

"Jadi kegiatannya sudah berlangsung ya," ujarnya.

Dengan telah berlangsungnya tahap dua maka perkara korupsi importasi gula yang menyeret Tom Lembong dan Charles Sitorus akan segera naik ke meja hijau persidangan.

Sebagai KUHAP proses persidangan akan dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) merampungkan dakwaan untuk nanti dibacakan saat sidang yang digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat. 

Dalam kasus ini, ada 11 tersangka yang sembilan di antaranya pengusaha. Yaitu, TWNG selaku Direktur Utama PT AP, WN selaku Presdir PT AF, AS selaku Direktur Utama PT SUC, dan IS selaku Direktur Utama PT MSI.

Kemudian, tersangka TSEP selaku Direktur PT MP; HAT selaku Direktur PT BSI, ASB selaku Direktur Utama PT KTM, HFH Direktur Utama PT BFM, dan terakhir ES selaku Direktur PT PDSU.

Kemudian, dua tersangka sebelumnya adalah Tom Lembong bersama mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus.

Kedunya dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Lantaran diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM).

Sebagaimana diketahui, kerugian negara riil dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 sebesar Rp 578 miliar. Hal itu didasarkan pada hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).