Wacana Pembatasan Waktu Tinggal di Rusunawa, Ini Penjelasan Pemprov DKI Jakarta

BeritaNasional.com -  Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan terkait wacana pembatasan waktu huni di rusunawa menjadi enam tahun untuk warga umum dan 10 tahun untuk warga terprogram atau yang tergusur dari tempat tinggal sebelumnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengatakan bahwa pembatasan masa tinggal di Rusunawa merupakan wacana yang masih dikaji dalam Rancangan Peraturan Gubernur Pengganti Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa.

"Selama ini, para penghuni nyaman bertempat tinggal di Rusunawa karena mendapatkan banyak fasilitas dan program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Berbagai program tersebut sebetulnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga rusun," kata Kelik dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (16/2/2025).

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga terus mengupayakan program prioritas lainnya, sehingga porsi anggarannya juga harus dibagi untuk kebijakan lain.

Kemudian, pengelolaan pasca-pembangunan yang juga terus bertambah besar dan turut mengambil porsi APBD.

"Hal tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan dari angka backlog (penumpukan pekerjaan atau pesanan yang belum selesai) kebutuhan perumahan di DKI Jakarta yang mencapai sekitar 1,8 juta kebutuhan hunian layak pada 2021," ujar Kelik.

"Jumlah tersebut sangat tinggi dan tidak sebanding dengan kemampuan kecepatan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan unit hunian Rusunawa yang hanya 32.978 unit sejak sekitar tahun 1993, atau sekitar rata-rata 1.030 unit per tahun," tambahnya.

Salah satu yang memicu hal tersebut adalah ketersediaan lahan yang terbatas dan membuat harga tanah maupun rumah di Jakarta menjadi sangat mahal. Akhirnya, muncul ketimpangan ketersediaan hunian layak.

Usulan pembatasan penghunian bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada di DKI Jakarta untuk juga memiliki kesempatan yang sama seperti para penghuni yang sudah lama bertempat tinggal di Rusunawa dan menikmati subsidi unit hunian.

"Adapun terkait dengan usulan tersebut, masih dalam pembahasan antar-perangkat daerah yang finalisasinya diharapkan baru akan selesai pada pertengahan Tahun Anggaran 2025," tegas Kelik.

Rusunawa diharapkan berperan sebagai housing career yang merupakan solusi perumahan sementara bagi MBR atau kelompok tertentu yang belum mampu membeli rumah sendiri.

"Harapannya, dengan pembatasan tersebut, para penghuni yang saat ini bertempat tinggal di Rusunawa lebih termotivasi untuk berkarir dalam perumahan, sehingga mampu untuk naik kelas dengan memiliki unit huniannya sendiri," ucap Kelik.

Dalam jangka panjang, Rusunawa diharapkan dapat berperan sebagai inkubator keterampilan dan usaha untuk bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, selanjutnya penghuni mampu untuk beralih pada hunian milik yang terjangkau.

Selain itu, sesuai Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Provinsi DKI Jakarta, terdapat program peningkatan ekonomi bagi penghuni agar lebih mandiri.

Melalui pelatihan keterampilan, pemberian alat berusaha, sampai pembentukan koperasi rusunawa, para penghuni rusunawa juga diberi kesempatan bekerja di sektor formal, melalui job fair, maupun kesempatan berusaha di sektor informal dan usaha kreatif, serta UMKM.

Dalam pasal 5 ayat 4 UU Nomor 111 Tahun 2014 diatur juga jangka waktu perjanjian sewa-menyewa bagi penghuni rusunawa, yakni selama dua tahun dan dapat diperpanjang. Maka dari itu, diperlukan peraturan batas maksimal perpanjangan surat perjanjian sewa bagi penghuni Rusunawa.