Baleg DPR Setujui Revisi UU Minerba Disahkan Paripurna Besok

BeritaNasional.com -  Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) untuk dibawa ke rapat paripurna.

Paripurna akan digelar, Selasa (18/2/2025). Keputusan ini disetujui dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I atas revisi UU Minerba, Senin (17/2/2025).

"Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan.

"Setuju," jawab anggota yang hadir.

Revisi UU Minerba dibahas secara maraton sejak disetujui sebagai usul inisiatif DPR beberapa waktu lalu. 

Rapat Panja pertama digelar, Rabu (12/2/2025) malam. Selanjutnya, pembahasan dilakukan secara maraton hingga Sabtu (15/2/2025) malam.

Pada 17 Febuari 2025, draf revisi UU Minerba disempurnakan oleh tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

Sebagai informasi, revisi UU Minerba memasukkan aturan organisasi kemasyarakatan (ormas), perguruan tinggi, serta usaha kecil dan menengah (UKM) bisa mengelola sumber daya alam. 

Selain itu, perguruan tinggi diberikan kewenangan mengelola sumber daya alam agar bisa didukung kekuatan ekonomi yang kuat. Apalagi perguruan tinggi membutuhkan biaya tinggi untuk mengelolanya.

Namun setelah didiskusikan, perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat dari hasil kelola tambang. Sementara pengelolaan tambang akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah.