Pemerintah Sinkronkan Kebijakan Keuangan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

BeritaNasional.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan Bank Indonesia guna mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

“Hari ini kami mengundang berbagai pihak untuk mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan, baik yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia, melalui mekanisme makroprudensial atau instrumen lainnya untuk mendukung sektor perumahan,” ujar Sri Mulyani, Jumat (21/2/2025).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah, melalui APBN 2025, telah mengalokasikan dana untuk mendukung pembangunan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dana tersebut bersumber dari Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

“Program ini memungkinkan MBR mendapatkan pinjaman dengan suku bunga hanya 5 persen selama 20 tahun,” jelasnya.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah masih mencari berbagai instrumen tambahan guna memenuhi target Program 3 Juta Rumah. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama Kementerian BUMN, Bank Indonesia, dan sektor perbankan, terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Pak Maruarar memiliki target yang lebih tinggi, dan kami mendukung dengan mencoba mencari berbagai instrumen yang akan dioptimalkan. Beberapa cara telah ditemukan dan akan difinalkan oleh tim teknis,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga memiliki berbagai skema lain seperti perbaikan rumah bagi masyarakat dan bantuan uang muka guna memastikan program ini berjalan optimal.

“Semua ini ada dalam APBN dan terus dievaluasi. Jika perlu, skala program akan ditingkatkan agar target dapat tercapai. Koordinasi dengan Bank Indonesia, sektor perbankan, serta Himbara di bawah Pak Erick Thohir diharapkan bisa menciptakan keseimbangan antara suplai dari produsen rumah dan permintaan dari MBR,” tutup Menkeu.