Penahanan Hasto dan Manuver Politik PDIP

BeritaNasional.com -  Pakar politik Boni Hargens menduga penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memengaruhi strategi politik partai berlambang banteng tersebut.

"Apa yang terjadi pada Hasto tentu saja akan memengaruhi langkah politik yang akan ditentukan PDIP ke depan," ujar Boni dalam Dialog Berita Nasional Malam, dikutip Minggu (23/2/2025).

Menurutnya, salah satu langkah politik itu adalah perintah langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap kadernya yang menjadi kepala daerah.

"Tadi malam kita sudah dihebohkan oleh surat perintah Ketum PDIP yang menarik semua kadernya agar tidak hadir di retret para kepala daerah di Magelang," tuturnya.

Boni menduga perintah Megawati yang meminta seluruh kadernya tidak mengikuti agenda Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan bentuk perlawanan.

"Saya kira itu sinyal yang kuat bahwa perlawanan pasti ada. Akan tetapi, ini kan perkara hukum, kita fokus di situ agar menghargai prosesnya," kata dia.

Sebelumnya, KPK resmi menahan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

"Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

"Perkara dugaan korupsi terkait proses PAW yang dilakukan tersangka Harun Masiku," imbuhnya.

Dalam perkara ini, Hasto dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.