DPR Sebut Regulasi dan Pengawasan Lemah Jadi Sebab Korupsi Pertamina

BeritaNasional.com -  Megaskandal korupsi di Pertamina Patra Niaga menyingkap  rapuhnya manajemen perusahaan bahan bakar milik negara tersebut. 

Sehingga dapat disusupi oleh oknum pihak swasta yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan celah regulasi dan pengawasan yang lemah.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Meitri Citra Wardani menuturkan melihat peraturan yang ada yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri memiliki spirit yang positif. Namun aturan ini menjadi kurang bertaji karena tidak dibarengi dengan praktik pengawasan yang kuat. 

"Ini wewenang Kementerian ESDM dalam memastikan pengelolaan sektor energi berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur," tuturnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/3/2025).

Selain itu pengawasan secara tidak langsung berkontribusi terhadap moral hazard yang menjangkiti sejumlah oknum petinggi perseroan,  karena menciptakan lingkungan yang aman melakukan tindakan tidak etis atau ilegal.

“Mekanisme kontrol dan pengawasan internal dan eksternal yang tidak berjalan dengan optimal membuat mereka yang memiliki niat tidak baik bisa dengan mudah melakukan manipulasi data, mengatur tender, dan terpengaruh oleh bujuk rayu oknum di luar perusahaan. 

Untuk itu, sistem pengawasan perlu dibenahi agar lebih kuat, pengambilan keputusan penting di perseroan harus berbasis transparansi dan akuntabiltas, serta penerapan sanksi berat oleh perusahaan harus dilakukan agar menimbulkan efek jera.

Ia menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga. 

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," tegasnya. 

Terakhir, ia memuji kinerja pemerintahan Prabowo karena berhasil membongkar praktik korupsi yang merugikan keuangan negara hingga nyaris menyentuh Rp200 triliun. Dia menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum yang adil dan profesional.