Bantu PSU Pilkada, Pemerintah Gelontorkan Dana APBN Rp700 Miliar.

BeritaNasional.com -  Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan pemerintah pusat akan menggelontorkan Rp700 miliar dari APBN untuk membantu daerah menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah.

Hal ini bertujuan menutup kekurangan biaya dari pemerintah daerah dalam menggelar pemungutan suara ulang.

Sebab, menurut hitungan pemungutan suara ulang memakan biaya kurang lebih Rp1 triliun.

"Total pembiayaannya lebih kurang 1 triliun karena itu supporting APBN sekarang sedang kami upayakan lakukan sebesar lebih kurang 700 miliar untuk memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan keputusan MK bisa dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh KPU," kata Rifqi kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).

Rifqi mengungkapkan hal ini diperbolehkan dalam UU Pilkada. Pemerintah pusat bisa membantu pemerintah daerah secara anggaran untuk menggelar Pilkada. Sebab dalam pemungutan suara ulang ini, pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu hanya sanggup menyiapkan anggaran 30% dari total keseluruhan.

"Terhadap 24 daerah yang sekarang akan melaksanakan pemungutan suara ulang baik seluruhnya maupun sebagian. Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menginventarisir bahwa kesanggupan daerah itu kurang dari 30% terhadap total pembiayaan yang dibutukan," katanya.

Pemerintah melalui Kemendagri dan Kemenkeu telah menyanggupi anggaran Rp700 miliar untuk pembiayaan pemungutan suara ulang.

"Insyallah pemerintah, melalui Kemendagri dan kemenkeu menyanggupi hal ini dan nanti akan kita umumkan bersama-sama di Komisi II DPR RI pada saat rapat kerja dan RDP bersama Mendagri dan penyelenggara pemilu pada tgl 10 Maret 2025 yang akan datang," tukasnya.