Gelombang PHK 2025 Berpotensi Langgar Hak Pekerja

BeritaNasional.com -  Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing meminta  perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia juga meminta pemerintah memastikan hak pekerja dilindungi.

Pernyataan itu merespons PHK maupun rencana PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Sanken Indonesia, dan PT Yamaha Music Indonesia.

“Komnas HAM perlu menyampaikan beberapa hal atas adanya rencana PHK massal tersebut, yaitu meminta korporasi tidak melakukan PHK dan negara, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, memastikan hak-hak pekerja/buruh untuk dihormati, dan dilindungi,” ujarnya, Minggu (2/3/2025).

Ia menerangkan jika PHK diselesaikan melalui mekanisme pengadilan hubungan industrial pihaknya meminta dilakukan transparansi, independensi dan imparsial..

Tidak hanya itu Komnas HAM meminta pemerintah memberikamln perlindungan berbagai hak normatif pekerja yang terdampak.  

"Pemerintah harus memastikan adanya jaminan sosial selama pekerja belum mendapatkan pekerjaan baru, dan pekerja mendapatkan tunjangan hari raya sesuai tenggang waktu yang telah resmi ditetapkan"

Gelombang PHK yang terjadi di awal tahun ini berpotensi melanggar hak-hak pekerja.

“Hak-hak normatif, jaminan sosial, dan khususnya tunjangan hari raya, jika (PHK) melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara sewenang-wenang,” cetusnya. 

Sepanjang tahun 2024, Komnas HAM menerima 67 pengaduan terkait PHK. Jakarta disebutnya sebagai daerah paling banyak terjadinya PHK, lalu Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Begitu juga pekerjaan sektor informal yang muncul di era digital, seperti pekerja digital dan transportasi daring, belum mendapatkan perlindungan atas hak-hak normatif dan perlindungan sosialnya,” imbuh Uli.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Jawa Tengah, Sumarno mengatakan karyawan PT Sritex di-PHK per 26 Februari, terakhir bekerja pada 28 Februari, dan perusahaan ditutup mulai 1 Maret 2025.

Selain itu, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa pabrik industri peralatan listrik Sanken, yang berlokasi di Kawasan Industri MM2100 Cikarang Jawa Barat, berencana menghentikan produksinya pada bulan Juni 2025. Penutupan itu permintaan langsung dari induk perusahaan di Jepang.

Di sisi lain, menurut catatan Partai Buruh, pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, PT Yamaha Music Indonesia yang memproduksi piano telah memberhentikan sekitar 400 orang pekerja di pabrik yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat serta 700 orang pekerja di Jakarta. (Antara).