Normalisasi Ciliwung Dimulai Mei 2025, Target Rampung pada 2026

BeritaNasional.com -  Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung guna mengatasi banjir di Ibu Kota. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, normalisasi ditargetkan selesai pada 2026.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun skema pembebasan lahan di segmen Sungai Ciliwung, yakni di kawasan Pengadegan-Rawajati. Secara total, lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektare dengan panjang 16 kilometer.

“Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya. Setelah penetapan lokasi (penlok) pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan demikian, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025,” kata Nusron dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (15/3/2025).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan Pemprov DKI akan fokus untuk mempercepat pembebasan lahan agar pembangunan sheet pile di dinding Sungai Ciliwung dapat segera dilaksanakan.

“Sungai Ciliwung memiliki peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi ini bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal,” ujar Dody.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa dirinya akan bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada Kamis (13/3/2025).

Pramono mengatakan bahwa pertemuan itu digelar untuk membahas normalisasi Sungai Ciliwung, yang perlu segera dilakukan untuk mencegah banjir di Jakarta.

"Saya akan berangkat rapat dengan Menteri PUPR dan Menteri ATR untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang harus segera dilakukan," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (13/3/2025).

Pramono juga menekankan perlunya sikap tegas dari pemerintah pusat terkait normalisasi atau naturalisasi di sempadan Sungai Ciliwung.

“Untuk itu, harus ada keputusan Menteri PUPR mengenai sempadan Sungai Ciliwung yang harus dinaturalisasi, yang harus dibebaskan, dan sebagainya,” pungkasnya.