Krisis Dana Kemanusiaan PBB: Warga Gaza Terpaksa Pilih Antara Minum atau Mandi

BeritaNasional.com - Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza kian mencapai titik nadir. Akibat menipisnya donasi internasional, badan-badan kemanusiaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa memangkas berbagai layanan esensial. 

Dampaknya, warga Gaza kini dihadapkan pada pilihan menggunakan air yang terbatas untuk minum atau menjaga kebersihan demi mencegah penyakit.

Kondisi memprihatinkan ini disampaikan oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dalam laporan terbarunya.

Hingga hampir pertengahan tahun 2026, target penggalangan dana tahunan sebesar 4,1 miliar dolar AS (setara Rp73,9 triliun) untuk Gaza dan Tepi Barat baru terpenuhi kurang dari 15 persen. Minimnya anggaran ini memukul mundur efektivitas kerja tim kemanusiaan di lapangan.

"Kemampuan para mitra untuk merencanakan, menyalurkan bantuan lebih awal, dan merespons krisis menjadi sangat lemah. Padahal, mayoritas dari 2,1 juta penduduk Gaza masih berada di pengungsian dan sangat bergantung pada bantuan ini," tulis OCHA yang dikutip dari Antara pada Jumat (5/6/2026).

Krisis Air Bersih dan Pangkas Porsi Makan

Hingga akhir Mei lalu, kekurangan dana telah memaksa empat lembaga mitra PBB menghentikan pasokan air bersih lewat truk tangki secara bertahap.

Kebijakan pahit ini mengancam lebih dari 330.000 warga di 250 titik pengungsian kehilangan akses utama air minum mereka.

Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) memperingatkan kelangkaan ini memicu dilema besar bagi banyak keluarga. Mereka harus memilih antara memenuhi kebutuhan dahaga atau menjaga higienitas di tengah ancaman wabah penyakit yang mengintai.

Tak hanya air, urusan isi perut pun kian memprihatinkan. OCHA mencatat pasokan makanan yang disalurkan kini menyusut drastis menjadi sekitar 678.000 porsi per hari, turun tajam dibandingkan pertengahan Maret lalu yang sempat mencapai 1,5 juta porsi sehari.

Layanan vital lainnya seperti pemulihan sektor pertanian, manajemen kamp pengungsian, sektor pendidikan, hingga ruang aman bagi perempuan dan anak-anak juga mulai terkena dampak pemangkasan.

Desakan Penghapusan Blokade Israel

Melihat situasi yang kian kritis, para pekerja kemanusiaan mendesak negara-negara donor untuk segera mencairkan bantuan. Selain masalah dana, PBB juga meminta negara-negara anggota untuk menekan Israel agar mencabut pembatasan wilayah. Selama ini, blokade tersebut dinilai menjadi kerikil tajam yang menghambat distribusi bantuan ke Gaza.

Tepi Barat: 46 Komunitas Palestina Terusir

Kondisi tak kalah pelik juga terjadi di Tepi Barat. OCHA melaporkan aksi intimidasi dan pelecehan sistematis oleh pemukim Israel telah memaksa 27 keluarga penggembala (sekitar 125 jiwa) angkat kaki dari rumah mereka di dekat mata air Ein Fera'a, Hebron. Pengusiran paksa ini terjadi setelah pemukim Israel mencaplok kawasan bukit di sekitarnya.

Di antara warga yang terusir, terdapat tiga penyandang disabilitas dan lebih dari 20 penderita penyakit kronis.

Sejauh ini, UNICEF telah turun tangan memberikan bantuan darurat berupa kebutuhan bayi, perlengkapan higienitas, dan alat hiburan anak. 

OCHA juga tengah menyiapkan bantuan susulan seperti tenda, makanan, alat dapur, layanan medis, hingga bantuan tunai.

Eksodus di Ein Fera'a menambah daftar panjang penderitaan warga Palestina. Komunitas tersebut menjadi kelompok ke-46 yang seluruh penduduknya terpaksa mengungsi sejak Januari 2023 akibat kekerasan pemukim Israel.

Secara akumulatif, lebih dari 6.000 warga Palestina di Tepi Barat telah kehilangan tempat tinggal dengan pola serupa sejak awal 2023, di mana 2.000 orang di antaranya terdepak hanya dalam periode Januari hingga Juni 2026 ini.

Sumber: Antara