Datangi Bantargebang, Zulhas-Pratikno Bahas Tarif Tipping Fee Pengelolaan Sampah

BeritaNasional.com -  Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq berkunjung ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau berbagai fasilitas pengolahan sampah yang ada di sana, yaitu PLTSa Merah Putih, Landfill Mining, dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant.

Usai peninjauan, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah sedang membahas perubahan skema tipping fee dalam fasilitas pengolahan sampah.

Untuk diketahui, tipping fee merupakan biaya yang harus dibayar pemerintah kepada investor selaku pengelola sampah. Besaran tipping fee ini dihitung berdasarkan berat sampah yang diolah.

"Memang untuk menuntaskan (persoalan sampah) ini tadi ada disampaikan mengenai aturan yang harus kita sempurnakan, tidak ada lagi tipping fee dan lain-lain," kata Zulhas kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

Zulhas berujar, Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menyatukan tiga Peraturan Presiden (Perpres) pengelolaan sampah untuk menyederhanakan mekanisme perizinan pengelolaan sampah hingga penjualan energi yang dihasilkan.

Hal itu diharapkan bisa membuat para investor tertarik membangun insinerator alias fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan teknologi pembakaran.

"Lagi dalam proses jadi satu perpres. Nanti cukup izin dari (Kementerian) ESDM yang disederhanakan langsung ke pengusaha. Pengusaha tidak perlu urusan dengan pemerintah daerah lagi, dengan DPRD dan lain sebagainya, tidak perlu urusan dengan Menteri Keuangan. Cukup izin dari ESDM, langsung kontrak dengan PLN," jelas Zulhas.

Di kesempatan yang sama, Pramono berharap agar Perpres itu segera diterbitkan. Sebab, banyak investor yang belum berani membangun insinerator di Indonesia.

"Jika nanti ada penyesuaian harga yang diatur bersama antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin ini bisa menjadi solusi yang sangat baik bagi permasalahan sampah, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia," kata Pramono.

Terkait pengelolaan sampah di Jakarta, Pemprov DKI sendiri telah menjalankan RDF Plant di Bantargebang dan akan bertambah di Rorotan, Jakarta Utara untuk mengurangi volume sampah dari Jakarta.

Namun, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI butuh tambahan fasilitas pengolahan sampah lainnya.

"Saat ini, rata-rata jumlah sampah di Jakarta sekitar 8.000 ton per hari. Dengan proses yang ada, seperti RDF di Bantargebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun menjadi 5.000 atau 6.000 ton. Tapi ini tidak cukup," tandasnya.