Optimalisasi Danantara Berbasis Blockchain: Akurasi, Akuntabilitas dan Transparansi Menuju Indonesia Emas 2045

Perhatian publik belakangan ini tertuju pada peresmian Danantara di Istana Presiden, Jakarta, pada 24 Februari 2025. Danantara, akronim dari Daya Anagata Nusantara, merupakan badan pengelola investasi nasional yang mengelola aset negara di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembentukan Danantara bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi agar Indonesia menjadi Negara Maju dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai tujuan, Danantara harus dikelola dengan baik melalui tata kelola yang transparan dan terarah. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan adalah landasan hukum yang kuat melalui regulasi yang jelas.

Pemerintah perlu menyusun regulasi, salah satunya penerapan blockchain dalam pengelolaan dana publik agar sistem dapat diterapkan secara sah, efisien, dan aman. Standarisasi data dan interoperabilitas harus dibangun untuk memastikan integrasi blockchain dengan sistem keuangan pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan mekanisme audit berbasis blockchain yang memungkinkan verifikasi transaksi secara independen.

Selain itu, keamanan siber dan perlindungan data harus diperkuat guna mencegah peretasan serta penyalahgunaan informasi. Dengan regulasi yang tepat, Danantara akan memiliki kepastian hukum dalam pengelolaan dana berbasis blockchain serta menjamin keamanan transaksi keuangan negara.

Pembangunan Ekosistem Blockchain menjadi langkah strategis untuk memastikan pencairan, pelacakan, dan penggunaan dana lebih efisien serta transparan. Penggunaan Smart Contract dapat meningkatkan transparansi anggaran, di mana pencairan dana hanya dilakukan jika memenuhi syarat dan ketentuan seperti Alokasi Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Investasi, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan Peluang Ekspor.

Sebelum diterapkan sepenuhnya, perlu dilakukan uji coba (pilot project) guna mengukur efektivitas sistem dalam pengelolaan Danantara. Dengan strategi yang tepat, sistem keuangan negara akan lebih efisien dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Danantara.

Sepanjang memastikan distribusi dana yang akurat dan efisien, diperlukan penggunaan Digital ID dan Verifikasi Blockchain guna mencegah duplikasi data. Analisis data real-time dengan tambahan bantuan AI dan Big Data dapat membantu pemerintah mengoptimalkan alokasi dana sesuai kebutuhan.

Transparansi dapat ditingkatkan dengan pengembangan dashboard pemantauan dana publik berbasis blockchain, memungkinkan masyarakat memantau pergerakan dana secara langsung. Mekanisme umpan balik melalui Platform Digital akan membantu memastikan distribusi dana yang lebih adil dan tepat sasaran.

Untuk memperkuat akuntabilitas, perlu diterapkan Blockchain Explorer yang memungkinkan masyarakat melihat transaksi Danantara secara terbuka. Audit keuangan otomatis berbasis blockchain harus diterapkan agar setiap aliran dana diaudit secara real-time, meminimalkan risiko manipulasi dan korupsi. Sebagai tambahan, penerapan sistem Reward dan Punishment akan mendorong pengelolaan dana yang bertanggung jawab serta memberikan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan dana.

Keberhasilan pengelolaan Danantara berbasis blockchain tidak hanya bergantung pada sistem yang transparan dan pengawasan ketat, tetapi pada literasi digital pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan bagi Pegawai Danantara Indonesia dan Auditor Keuangan agar memahami cara kerja teknologi. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat Danantara berbasis blockchain penting untuk meningkatkan pemahaman publik.

Pemerintah perlu bermitra dengan perguruan tinggi dan startup teknologi guna mendorong riset serta inovasi di sektor keuangan publik. Kampanye antikorupsi berbasis teknologi perlu digalakkan untuk menunjukkan peran blockchain dalam memerangi korupsi. Komite Pengawas BPI Danantara harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selain partisipasi masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, pemangku kepentingan akan lebih memahami dan memanfaatkan teknologi blockchain untuk pengelolaan dana negara yang lebih efisien dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola dana negara akan meningkat, serta partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara dapat diperkuat. Edukasi dan sosialisasi yang masif akan memastikan Danantara menjadi instrumen investasi nasional yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Teknologi blockchain tanpa regulasi yang jelas hanyalah inovasi tanpa arah, dan kebijakan tanpa keahlian teknologi tak lebih dari sekadar wacana. Keduanya harus berjalan beriringan agar perubahan nyata dapat terwujud”.

Oleh: 

Muhammad Ichsan Siregar, S.E., M.S.Ak., CSRS., CSP., CSRA.

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Airlangga