Puan Maharani Minta Pemerintah Antisipasi Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Oleh: Tim Redaksi
Rabu, 09 April 2025 | 18:17 WIB
Pimpinan DPR RI menghadiri undangan open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widiacandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). (BeritaNasional/Elvis Sendouw)
Pimpinan DPR RI menghadiri undangan open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widiacandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

BeritaNasional.com -  Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis dan konkret dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, agar perekonomian negara tetap kondusif dan APBN tetap terjaga.

Hal tersebut disampaikan Puan menanggapi pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus angka Rp 17.000. Puan meminta agar ada antisipasi terhadap dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan rakyat.

"Kondisi perekonomian yang kondusif akan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Puan Maharani, Rabu (9/4/2025).

DPR, melalui fungsi konstitusionalnya, akan bergotong royong bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kami di DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, yang lebih penting, kita harus memastikan bahwa rakyat kecil tidak menjadi korban dari ketidakpastian global," kata Puan.

Politikus PDIP ini juga menyoroti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 9 persen pada awal perdagangan pada Selasa (8/4/2025). Menurutnya, penurunan IHSG ini tidak bisa dianggap sepele.

"Atas situasi ini, kami mendorong pemerintah serta otoritas pasar modal untuk melakukan mitigasi sehingga dapat menjaga perekonomian nasional yang tetap kondusif, khususnya bagi investor yang ingin berinvestasi di tengah ketidakpastian ekonomi global," pesan Puan.

"Karena kestabilan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka di pasar saham, melainkan juga tentang kepastian hidup bagi jutaan rakyat kecil. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam merespons kondisi ini harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama," tutupnya.sinpo

Editor: Imantoko Kurniadi
Komentar: