KJP Plus Belum Cair karena Gangguan Bank DKI, Pramono Anung Panggil Dinas Pendidikan

BeritaNasional.com -   Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memanggil Dinas Pendidikan karena bantuan sosial pendidikan KJP Plus belum cair akibat gangguan layanan Bank DKI.

Seperti diketahui, pencairan dana KJP Plus dan bantuan sosial lainnya dari Pemprov DKI disalurkan melalui Bank DKI.

"Hari ini saya secara khusus memanggil Kepala Dinas Pendidikan. Informasi yang kami dapatkan memang betul, proses administrasinya belum selesai. Saya juga sudah menelepon langsung Dirut Bank DKI untuk segera menyelesaikan masalah ini," kata Pramono di DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Pramono menegaskan bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan karena KJP sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendukung biaya pendidikan anak-anak mereka.

"KJP ini sangat dinantikan oleh masyarakat kurang mampu yang memang sangat membutuhkan bantuan pendidikan bagi anak dan keluarganya. Saya minta agar ini diselesaikan dalam minggu ini," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pramono mengungkapkan bahwa terdapat kebocoran dana di Bank DKI yang menyebabkan layanan perbankan tidak bisa diakses sejak 29 Maret 2025.

Ia menyebutkan bahwa kejadian seperti ini sudah terjadi sebanyak tiga kali. Namun, tim IT Bank DKI belum juga mengambil langkah preventif.

"Ini bukan kejadian pertama. Sudah tiga kali terjadi, dan polanya hampir sama, di mana sistem IT tidak dijalankan dan dijaga dengan baik. Terus terang, terjadi kebocoran," ucap Pramono kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Atas kejadian ini, Pramono menyatakan akan melaporkannya ke Bareskrim. Selain itu, Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, juga telah diberhentikan dari jabatannya.

"Karena sudah terjadi tiga kali, saya memutuskan dua hal: pertama, semuanya dilaporkan ke Bareskrim. Kedua, tindakan tegas terhadap Direktur IT karena ini sudah berulang. Ia dibebastugaskan," kata Pramono.

"Jabatannya kini dirangkap oleh Direktur Umum dan mulai berlaku sejak kemarin. Mudah-mudahan dengan perbaikan ini, kejadian serupa tidak terulang," tambahnya.

Tak berhenti di situ, Pemprov DKI juga meminta lembaga independen untuk melakukan audit, monitoring, dan pelacakan aliran dana di Bank DKI.

"Nanti tentunya, selain Bank DKI, Bareskrim juga akan segera mengetahui jejak-jejaknya. Karena dalam sistem saat ini, jejak digital uang yang mengalir pasti bisa dilacak," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, mengatakan gangguan layanan perbankan yang terjadi sejak 29 Maret 2025 disebabkan oleh pengaktifan otomatis sistem keamanan internal.

"Pada tanggal tersebut, sistem pengamanan internal Bank DKI secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan sistem keamanan, sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah," kata Agus di Kantor Pusat Bank DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Agus menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol internal Bank DKI dalam menjaga integritas sistem perbankan secara menyeluruh.

Sebagai dampaknya, terjadi pembatasan sementara pada sejumlah layanan transaksi lintas jaringan (off-us), termasuk transaksi ATM melalui jaringan bank lain.