Berita Hak Presiden - Berita Nasional

Tersangka dugaan suap K3 Kemnaker Immanuel Ebenezer (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

Noel Soal Reshuffle Kabinet: Hak Prerogatif Presiden

Selasa, 09 September 2025 | 16:45 WIB

BeritaNasional.com - Tersangka dugaan suap K3 Kemnaker yang juga mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, ikut berkomentar tentang perombakan kabinet jilid II...

POLITIK

NasDem: Prabowo Reshuffle Kabinet Bukti Kesungguhan Berikan Pelayanan Terbaik untuk Rakyat

Selasa, 09 September 2025 | 07:23 WIB

BeritaNasional.com - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menilai reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kesungguhan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel jadi tersangka. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

HUKUM

Komisi III Sebut Tidak Ada Alasan untuk Memberikan Amnesti kepada Noel

Sabtu, 23 Agustus 2025 | 14:33 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai tidak ada pertimbangan yang menjadi alasan pemberian amnesti kepada eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer...

POLITIK

Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Hak Prerogatif Presiden

Selasa, 12 Agustus 2025 | 15:15 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai tidak ada masalah pemberian pangkat kehormatan kepada lima purnawirawan TNI oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu...

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. (Foto/istimewa)

HUKUM

Kejagung Respons Permintaan Hotman soal Abolisi untuk Importir Gula

Rabu, 06 Agustus 2025 | 18:20 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespon permintaan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea agar Presiden RI Prabowo Subianto memberikan keadilan setara terhadap sembilan pengusaha importir gula swasta...

HUKUM

Menkum Supratman Tegaskan Pemberian Amnesti dan Abolisi Tidak Harus Perkara Inkrah

Jumat, 01 Agustus 2025 | 21:50 WIB

BeritaNasional.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan pemberian amnesti dan abolisi tidak harus untuk perkara yang telah inkrah atau berkekuatan tetap.

Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri (BeritaNasional/Istimewa)

POLITIK

Ini Salah Satu Pesan Megawati kepada Prabowo

Rabu, 15 Januari 2025 | 18:33 WIB

BeritaNasional.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap salah satu pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Megawati...

Menkum Supratman Andi Agtas bertemu Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi (BeritaNasional/Humas Kemenkum)

HUKUM

Temui Menkum, Dubes Iran Bahas Kemungkinan Pemindahan Napi WN Iran ke Negaranya

Jumat, 13 Desember 2024 | 19:46 WIB

BeritaNasional.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi. Selain untuk memperkuat hubungan bilateral antara...

Penyerahan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. (Foto/PDIP).

POLITIK

MPR Serahkan Tidak Berlakunya TAP MPRS 33 ke Megawati, Bamsoet: Soekarno Tak Khianati Negara

Senin, 09 September 2024 | 12:16 WIB

BeritaNasional.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar Presiden pertama Soekarno menerima surat pimpinan MPR yang berisi tindak lanjut tidak berlakunya TAP MPRS...

Menkeu Sri Mulyani (kanan). (BeritaNasional/Ahda Bayhaqi)

PERISTIWA

Sri Mulyani Jamin APBN 2025 Sudah Disinkronkan dengan Program Prabowo-Gibran

Senin, 20 Mei 2024 | 14:30 WIB

BeritaNasional.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membahas program pemerintahan Prabowo-Gibran dalam APBN 2025. Sri mengaku sudah ada...