KPK Terbitkan SE Penanganan Dugaan Korupsi BUMN dan Danantara
Sabtu, 17 Mei 2025 | 19:16 WIB
BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tentang beredarnya surat edaran (SE) dari pimpinan KPK terkait penanganan dugaan korupsi di BUMN dan Danantara.
DPR: Tak Mungkin Kita Buat UU untuk Halangi Pengusutan Korupsi
Kamis, 08 Mei 2025 | 20:16 WIB
BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, tidak mungkin DPR membuat undang-undang yang menghalangi pengusutan kasus korupsi. Hal itu menanggapi kekhawatiran masyarakat bahwa...
SEA Action Nilai UU BUMN Tak Bisa Batasi KPK Tangani Korupsi
Kamis, 08 Mei 2025 | 14:56 WIB
BeritaNasional.com - Chairman Southeast Asia Anti Corruption Syndicate (SEA Action) M Praswad Nugraha menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berwenang menangani kasus korupsi di lingkungan...
DPR: UU BUMN 2025 Tak Beri Imunitas pada Direksi dan Komisaris
Kamis, 08 Mei 2025 | 08:45 WIB
BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai UU BUMN yang baru tidak membuat jajaran direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN kebal...
3 Sorotan KPK soal UU BUMN: Penyelenggara Negara hingga Kerugian Negara
Kamis, 08 Mei 2025 | 06:30 WIB
BeritaNasional.com - UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tengah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Polemik UU BUMN, KPK Rujuk Putusan MK soal Keuangan Negara
Rabu, 07 Mei 2025 | 19:30 WIB
BeritaNasional.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kerugian yang dialami BUMN merupakan bagian dari kerugian negara.
Merasa Bertanggung Jawab, Anggota DPR Usul Masyarakat Gugat Pasal Bermasalah UU BUMN
Selasa, 06 Mei 2025 | 17:14 WIB
BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendorong masyarakat menggugat UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Mahkamah Konsitusi...
KPK: UU BUMN Tak Halangi Aparat Penegak Hukum Berantas Korupsi
Selasa, 06 Mei 2025 | 16:10 WIB
BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak menghalangi aparat penegak hukum (APH) untuk memberantas korupsi.
KPK Mulai Kaji UU BUMN soal Direksi Bukan Penyelenggara Negara
Selasa, 06 Mei 2025 | 08:00 WIB
BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang mengkaji Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kajian itu terkait Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga...
Kejagung Kaji UU BUMN Terkait Direksi dan Komisaris Bukan Penyelenggara Negara
Senin, 05 Mei 2025 | 16:16 WIB
BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), khususnya perihal substansi direksi maupun komisaris...
HUKUM | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu