Wacana Evakuasi Warga Palestina, Komisi I DPR Ingatkan Posisi Indonesia Dukung Kemerdekaan

BeritaNasional.com - Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap dalam koridor sikap Indonesia terhadap penyelesaian masalah Palestina. Yaitu, berdirinya Palestina sebagai negara.

Hal itu menanggapi wacana Prabowo mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia. Yulius pun mengapresiasi langkah tersebut.

"Dukungan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina adalah sikap kita yang tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan," ujarnya dalam keterangannya pada Sabtu (12/4/2024).

"Sikap kemanusiaan Presiden Prabowo patut mendapat apresiasi karena merupakan perwujudan dari ideologi kita Pancasila," sambungnya.

Ia mengingatkan perlu menekankan sikap dasar masalah Palestina karena ada upaya dari Amerika Serikat dan Israel untuk mengosongkan Gaza dari warga Palestina. Sementara itu, Gaza merupakan bagian dari negara Palestina yang harus diperjuangkan keberadaannya oleh Indonesia. 

Hal itu pernah disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump yang ingin memindahkan warga Palestina ke sejumlah negara seperti Timur Tengah dan Afrika sampai Indonesia.

Trump menggunakan dalih pemindahan warga Gaza untuk memberikan lingkungan hidup yang lebih baik ketimbang hidup di Gaza yang porak-poranda. Namun, rencana Trump ini ditolak hampir semua negara di dunia.

"Jangan sampai rencana Presiden Prabowo menampung warga Palestina korban agresi Israel itu dinilai sebagai bagian dari rencana AS dan Israel tersebut," kata Yulius.

Yulius juga meminta wacana evakuasi warga Palestina ke Indonesia jangan sampai dikaitkan dengan masalah lain. Seperti upaya Indonesia merespons tarif impor 32 persen AS terhadap Indonesia.

"Upaya Indonesia untuk bernegosiasi dengan AS supaya tarif impor diturunkan tidak boleh disertai dengan kompensasi dari kita berupa langkah yang bisa ditafsirkan sebagai mendukung sikap AS dan Israel," ujar Yulius.

Ia menyarankan kepada publik agar tidak buru-buru merespons baik pro maupun kontra rencana Presiden tersebut. 

"Lebih baik kita tunggu penjelasan lebih lengkap dari presiden. Selain itu, masyarakat lebih elok memberikan usulan-usulan konkret guna mempertajam dan mendudukkan rencana tersebut pada sikap dasar politik luar negeri negara kita yang bebas aktif," ujar Yulius.