PBB Ungkap Rencana Perluasan Permukiman Israel di Tepi Barat Ancam Nyawa Warga Palestina

BeritaNasional.com - Rencana Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat dapat menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang parah bagi warga Palestina. 

Dilansir dari Xinhua News, peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada Rabu (20/8/2025).

Menurut OCHA, skema pembangunan lebih dari 3.000 unit perumahan di bawah rencana E1 akan secara fundamental memisahkan Tepi Barat menjadi dua wilayah terpisah, yaitu utara dan selatan. 

Dampak dari rencana ini diperkirakan akan sangat menghancurkan dengan 18 komunitas Badui Palestina menghadapi risiko penggusuran yang lebih tinggi.

Selain memecah belah wilayah, rencana ini juga mencakup pembangunan jalan pintas yang akan mengalihkan lalu lintas warga Palestina dari jalan utama Yerusalem-Yerikho. 

"Jalan-jalan tersebut merusak keutuhan wilayah, meningkatkan waktu tempuh, dan berdampak negatif pada mata pencaharian serta akses masyarakat terhadap layanan," jelas OCHA.

OCHA juga menyoroti rencana lama Israel untuk mengepung kawasan E1 dengan tembok tambahan. 

Rencana ini dinilai akan memperketat pembatasan pergerakan dan akses, serta bertentangan dengan pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2004 yang menyerukan pembongkaran tembok-tembok di wilayah pendudukan.

Gaza Menghadapi Krisis Kemanusiaan dan Kelaparan

Sementara itu, situasi di Jalur Gaza juga disebut semakin memprihatinkan. OCHA melaporkan bahwa anak-anak dan orang dewasa setiap hari terbunuh, terluka, dan terpaksa mengungsi. Kondisi kelaparan dan malnutrisi pun terus memburuk di wilayah tersebut.

PBB dan mitra kemanusiaannya berupaya keras untuk mengirimkan bantuan vital ke Gaza guna mencegah bencana yang lebih besar. Namun, OCHA menyatakan bahwa operasi mereka terhambat oleh berbagai kendala.

"Sangat penting bagi otoritas Israel untuk memfasilitasi operasi kemanusiaan, termasuk dukungan tempat berlindung, di mana pun orang berada, termasuk Kota Gaza dan di wilayah utara Jalur Gaza," tegas OCHA.

Menurut perkiraan OCHA, sekitar 1,4 juta orang di Gaza membutuhkan 3.500 truk yang berisi tenda, terpal, dan perlengkapan dasar. 

Sayangnya, pembatasan yang diberlakukan terhadap organisasi-organisasi nonpemerintah internasional dan badan bantuan PBB terus menghalangi pengiriman bantuan tersebut.