PGRI Nilai Guru Tak Bisa Digantikan AI

BeritaNasional.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menegaskan, peran guru tetap tak tergantikan meski di era artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang membuat semuanya menjadi serba mudah.
"Itu yang selalu kami usahakan kepada pemerintah bahwa jangan sampai kekurangan guru. Karena guru itu sangat penting," kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Prof Unifah Rosyidi.
Hal tersebut disampaikannya saat Halalbihalal Keluarga Besar PGRI Jawa Tengah bertema "Menguatkan Silaturahmi Meneguhkan Harmoni", di Balairung Universitas PGRI Semarang.
"Di era AI yang sekarang ramai gitu, enggak bisa guru digantikan oleh hologram guru. Karena kita pakai artificial. Tapi guru itu selalu hadir karena dia menyemangati, menjadikan anak-anak itu individu yang berarti dan bermakna. Itu guru, enggak bisa digantikan," katanya.
Menurut dia, ilmu pengetahuan mungkin lebih mudah dipelajari dengan bantuan AI melalui banyak beragam mesin pencari di internet, tetapi tetap tidak bisa menggantikan peran guru.
"Tetapi, bagaimana guru itu hadir dan menjadikan anak-anak itu pribadi yang utuh dan menjadi manusia. Bahkan, ada (forum, red.) internasional nanti di bulan September bertema 'The Humanizing Education. Itu menandakan bahwa guru enggak bisa digantikan," katanya.
Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi menjelaskan, pemerintah harus berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan dengan baik, termasuk pemenuhan kebutuhan guru.
Persoalan yang dihadapi dalam rekrutmen guru, terutama di Jateng, kata dia, adalah keberadaan guru P1, terutama di jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Guru P1 adalah guru honorer yang sudah lulus "passing grade" seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebelumnya, tetapi belum mendapatkan formasi, dan menjadi prioritas utama dalam seleksi PPPK.
"Bagi kami masalahnya bukan masalah kebutuhan atau tidak butuh. Itu komitmen pemerintah, aturan pemerintah yang membuat P1 itu harus diangkat. Ya, saya kira harus konsisten," katanya.
Wakil Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu menunjukkan fakta ketika meninjau suatu sekolah ternyata menemukan kekurangan guru karena pensiun, dan sebagainya.
"Maka saya berharap pemerintah provinsi betul-betul melakukan pendataan yang yang betul-betul baik ya. Jangan sampai memang di sana lebih tapi di sini kurang," katanya.
Sumber: Antara
10 bulan yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu