Komisi X DPR Sebut Temuan KPK Buktikan Masih Marak Perilaku Koruptif di Dunia Pendidikan

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani menuturkan, temuan KPK menjadi alarm bahwa masih maraknya perilaku koruptif di dunia pendidikan. Mulai masalah menyontek, plagiat, sampai penyunatan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Hal itu merespons indeks integritas pendidikan periode 2024 berdasarkan survei penilaian integritas (SPI) mendapatkan skor 69,50.

"Temuan KPK mengenai masih maraknya perilaku koruptif di dunia pendidikan seperti menyontek, plagiat, hingga penyunatan dana BOS, sebagaimana disampaikan pada Hasil Temuan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, merupakan peringatan bagi kita semua," kata Lalu kepada wartawan yang dikutip pada Sabtu (26/4/2025).

Menurut Lalu, dunia pendidikan harus menjadi benteng terakhir nilai kejujuran dan integritas. Hanya, pendidikan masih menjadi ladang subur praktik tidak etis.

"Jika sejak dini peserta didik sudah terbiasa dengan perilaku manipulatif, dampaknya bisa sangat panjang terhadap masa depan bangsa," ujar politikus PKB ini.

Komisi X DPR prihatin dengan temuan KPK tersebut. Lalu mendorong perlu ditangani secara sistematis.

Harus ada pembenahan secara menyeluruh dari tata kelola anggaran pendidikan yang transparan, penguatan sistem pengawasan, sampai pembiasaan nilai kejujuran dalam proses belajar-mengajar.

"Budaya akademik harus dikembalikan pada esensinya, yakni menjunjung tinggi integritas dan etika," ujar Lalu.

Ia mengusulkan memasukkan pendidikan antikorupsi secara eksplisit di jenjang sekolah dasar. Tidak hanya teori tapi juga melalui praktik keseharian di sekolah seperti kejujuran dalam ujian.

"Juga penghargaan terhadap orisinalitas karya, serta keterbukaan dalam pengelolaan dana sekolah," kata Lalu.

Guru dan kepala sekolah juga harus menjadi teladan. Sebab mereka berada dalam posisi strategis untuk membentuk karakter peserta didik.

Lalu meminta pemerintah memperkirakan program pendidikan karakter dan pengawasan dana pendidikan berbasis teknologi supaya tertutup celah korupsi. Juga perlu ada peningkatan sinergi antara kementerian, lembaga pengawas seperti KPK dan masyarakat sipil.

"Dunia pendidikan yang bersih adalah pondasi bagi Indonesia yang lebih berintegritas dan maju," ucap Lalu.