Masyarakat Diminta Laporkan Aksi Premanisme Termasuk Pungutan Liar, Menkopolkam: Kami Tidak Ragu Menindak

BeritaNasional.com -  Masyarakat  diminta untuk tidak segan melapor tindakan atau aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan tidak akan mentoleransi organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan atau merusak tatanan sosial. 

"Negara akan hadir secara nyata untuk melindungi warganya dan menjaga marwah hukum.Pemerintah ingin seluruh masyarakat merasa aman, para pelaku usaha merasa dilindungi, dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Budi menerangkan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas tidak akan ragu menindak ormas meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi maupun kegiatan usaha.

Pembentukan satgas bertujuaan mewujudkan stabilitas keamanan, kepastian hukum untuk menjamin jalannya investasi dan usaha.

"Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif," ungkapnya..

Melansir Antara, Jumat (9/5/2025) Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial.

Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Langkah ini sambung dia sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi domestik maupun asing, sebagai bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menekankan percepatan ekonomi dinilai akan sulit tercapai tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus.

Operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkani akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI dan Polri bersama seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya. (Antara)