Kemenko Polkam Tinjau Penindakan Premanisme Berkedok Ormas di Jatim, Ini Hasilnya

BeritaNasional.com - Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah meninjau upaya pemerintah memberantas aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah mengganggu masyarakat dan iklim investasi.

Hal itu sebagaimana ditindaklanjuti dari komitmen bersama seluruh elemen sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto.

“Komitmen ini perlu kita bangun bersama, karena hal ini berpotensi nyata untuk mengganggu investasi serta ketertiban umum, yang mana berdampak untuk kelangsungan hidup kita bersama,” ujar Eko saat meninjau langsung penanganan pemberantasan premanisme di wilayah Jawa Timur yang dikutip pada Minggu (11/05/2025).

Eko menekankan bahwa tindakan premanisme menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai dengan Astacita Bapak Presiden yaitu membangun investasi yang bagus di dalam dan luar negeri sehingga jangan sampai terganggu dengan keberadaan ormas yang memanfaatkan aksi premanismenya,” tegas Eko.

Sesuai dengan arahan Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Eko menyampaikan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas oknum ormas tertentu. Termasuk progres yang telah dilakukan di Jawa Timur.

“Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut. Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” ujarnya.

“Kita perlu melokalisir dan memetakan dimana saja titik-titik rawan premanisme di wilayah ini dan langkah apa yang tepat untuk mengatasinya,” tambahnya.

Eko menerangkan, selain berbagai kegiatan preemtif dan preventif, sosialisasi dengan media massa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berdampak baik bagi masyarakat untuk penegakan dan penindakan hukum.

Karena itu, Eko mengharapkan Polri dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemda Jatim serta masyarakat. Termasuk, partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan aksi premanisme. 

“Mari, kita berantas premanisme bersama-sama. Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Karo Ops Polda Jatim, Kombes Pol. Jimmy Agustinus Anes melaporkan bahwa Polda Jatim secara intensif menangani kasus premanisme di wilayah ini. Jimmy juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus premanisme yang terjadi di dalam 10 hari terakhir.

“Hingga saat ini, 1.200 kasus telah berhasil ditangani, dengan 276 kasus di antaranya telah naik ke penyidikan, selebihnya tindak pidana ringan dan kita lakukan pembinaan,” terang Jimmy.

Sebagaimana hasil Operasi Pekat II Semeru 2025 akan berakhir pada 14 Mei 2025. Namun operasi ini akan terus dilanjutkan menjadi kegiatan operasi rutin yang akan terus ditingkatkan.

“Peninjauan akan dilanjutkan dengan melihat langsung titik kerawanan di Provinsi Jatim, seperti pelabuhan, daerah industri, dan pusat ekonomi pada 11-12 Mei 2025,” jelasnya.