Kritik Muncul, Puan Minta TNI dan Kejaksaan Transparan soal Kerjasama Pengamanan

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta TNI dan Kejaksaan Agung menjelaskan ke publik terkait pengamanan prajurit TNI di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Untuk mencegah munculnya fitnah dan tuduhan atas kerjasama tersebut.

"Jangan sampai ada fitnah atau pemikiran lain sampai ada hal seperti itu. Tolong dijelaskan sejelas jelasnya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Puan menilai, perlu penjelasan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai standar operasional prosedur atau tidak. Sebab kebijakan tersebut menuai kritik dari masyarakat sipil.

"Kemudian kenapa ada TNI berjaga di Kejaksaan nantinya harus ada penjelasan secara tegas, apakah itu SOP-nya seperti itu atau tidak," ujar politikus PDIP ini.

Sebelumnya, Mabes TNI menjelaskan terkait terkait dengan kerjasama pengamanan yang dilakukan prajurit di wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) sampai Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.

Kapuspen Mabes TNI, Mayjen Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa kerjasama itu merupakan bagian dari pengamanan bersifat rutin dan preventif, sebagaimana telah berjalan sebelumnya.

“Perbantuan TNI kepada Kejaksaan tersebut merupakan bagian dari kerjasama resmi antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan RI yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023,” tutur Kristomei saat dihubungi, Minggu (11/5/2025).