KPK Usul Parpol Dibiayai Negara, Ganjar Ungkap Pernah Dibahas di DPR

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan partai politik dibiayai negara untuk mencegah terjadinya korupsi.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengungkap, wacana tersebut sebelumnya pernah dibahas di DPR. Mantan anggota DPR Komisi II ini mengungkap konsep pembiayaan untuk partai politik itu sudah pernah dibahas.

"Kita belum tahu apa yang nanti akan dipertanyakan pada kita. Sebenarnya kalau konsepnya DPR pernah membahas. Bagaimana keuangan yang independen dan sebagainya. Tapi kita belum tahu. Kalau nanti TOR-nya ada, barangkali kita akan bisa punya banyak pikiran. Diskusinya dulu sudah panjang di DPR," ujar Ganjar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (18/5/2025).

Bahkan, pernah ada usulan dibentuk badan usaha milik partai. Saat itu pembahasan dilakukan untuk pembenahan partai politik.

"Macem-macem dulu pernah muncul pikiran dari APBN. Pernah muncul pikiran badan usaha milik partai waktu itu. Sehingga dihalalkan tinggal rambu-rambunya," kata Ganjar.

"Jadi diskusinya pernah ada, bukan baru. Nah sekarang bagaimana agar itu betul-betul partai governance-nya itu bisa berjalan tinggal pada pilihan. Itu akan lebih baik semuanya," sambungnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah mengkaji soal pembiayaan politik yang diduga menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi sebagai upaya pencegahan.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, yang mengatakan bahwa sistem politik saat ini membuka peluang bagi terjadinya korupsi oleh politikus.

Menurut dia, kajian tersebut kini berada dalam tahap diskusi bersama partai politik peserta pemilu untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan, hambatan, dan tantangan terkait pembiayaan politik.

“Adapun lingkup diskusi yang dilakukan, pertama tentu terkait dengan penyebab utama tingginya biaya pemilu,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, dikutip Sabtu (17/5/2025).

“Kemudian strategi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya politik,” imbuhnya.