Fadli Zon Jamin Penulisan Ulang Sejarah Libatkan Para Ahli

BeritaNasional.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi kekhawatiran PDI Perjuangan terhadap penulisan ulang sejarah. Fadli menjamin penulisan sejarah akan sesuai fakta. Ia pun mengutip pesan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.

"Saya kira sejak awal juga di DPR saya menyatakan bahwa kita ingin menulis sejarah ini karena sejarah itu penting, justru apa yang disampaikan oleh Bung Karno jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, melupakan sejarah, itu sangat relevan," ujar Fadli dikutip Senin (2/6/2025).

Fadli mengatakan, penulisan sejarah memiliki urgensi karena sudah 26 tahun tidak ada pembaharuan.

"Bahkan pemilu yang terakhir yang ditulis dalam sejarah kita itu pemilu tahun 97. Di pemilu 99 di era reformasi itu sama sekali tidak ada. Jadi justru kita harus menulis sejarah itu sebagai bagian bagi memori kolektif bangsa," katanya.

Fadli menjamin, pemerintah akan terbuka melibatkan partisipasi publik dalam menuliskan sejarah. Sudah ada 100 sejarawan yang terlibat dalam projek ini.

"Siapa yang menulis sejarah? Ya tentu adalah ahli-ahlinya, sejarawan yang menulis sejarah. Dan kita ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi di bidang sejarah dan keahlian masing-masing yang sudah teruji," ujar Fadli.

"Mereka adalah guru besar, doktor, PhD yang memang membidangi sejarah. Jadi tidak perlu khawatir dan tentu kita akan melakukan uji publik nanti setelah ditulis," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengingatkan bahwa penulisan ulang sejarah yang akan dilakukan pemerintah perlu sesuai dengan fakta sejarah. Jangan hanya menjadi sejarah yang ditulis pemenang.

"Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-benar sesuai dengan fakta sejarah bukan his story bukan story mereka yang menang tapi betul betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," kata Djarot Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Menurut Djarot, jangan sampai ada sejarah yang ditutupi. Ia meminta penulisan sejarah harus transparan.

"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-sampingkan maka kita harus bener bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka dengan terbuka," ujarnya.