Revisi UU Sisdiknas, Komisi X Akan Evaluasi Sistem Pembiayaan Pendidikan

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi X DPR Sabam Sinaga menilai Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi kebutuhan mendesak. Undang-undang ini sudah lama tidak diubah dan perlu disesuaikan dengan tantangan zaman dan kondisi nyata di lapangan.

Beberapa masalah di bidang pendidikan  seperti intimidasi terhadap guru, perundungan di kalangan siswa, hingga ketimpangan infrastruktur pendidikan antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), harus memiliki jalan keluar melalui revisi undang-undang tersebut. 

"Banyak hal yang menjadi perhatian, dari intimidasi terhadap guru, bullying siswa, hingga sarana prasarana yang belum memadai. Belum lagi soal perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah yang masih besar," ujar Sabam. 

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/6/2025) ia mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah swasta gratis merupakan berkah. Hal itu menjadi pintu untuk melaksanakan evaluasi menyeluruh skema pembiayaan pendidikan.

"Putusan MK itu menjadi berkah menurut saya. Ini waktu yang tepat untuk merevisi pembiayaan pendidikan secara menyeluruh, termasuk memetakan kembali pos-pos anggaran lintas kementerian," ujarnya.

Dalam kajian Komisi X DPR, Sabam menemukan alokasi dana pendidikan di sejumlah kementerian non-teknis jauh lebih besar dibanding yang dialokasikan untuk kementerian teknis. Ia menyebut rasio pembiayaan per mahasiswa bisa mencapai 1 banding 14.

"Informasi yang kami dapat, biaya per mahasiswa di lembaga lain bisa 14 kali lebih tinggi dibanding PTN atau PTS. Ini ketimpangan yang harus dibenahi," ungkapnya. 

Ia juga memertanyakan urgensi lembaga pendidikan tinggi di luar Kemendikbudristek, padahal program serupa telah tersedia di PTN dan PTS.

"Kalau di kementerian kesehatan ada poltekkes di hampir semua provinsi, padahal universitas negeri dan swasta juga punya jurusan yang sama. Apakah ini masih relevan untuk diteruskan?" 

Ia juga menyoroti program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto. Sekolah sebagai titik utama program ini perlu diperkuat dalam mendukung kualitas gizi dan kesehatan siswa.

"Makan bergizi gratis ini peluang besar untuk tekan angka stunting. Dulu ada program UKS, mungkin bisa kita aktifkan kembali sebagai alat ukur dampaknya," tukas.