KPK Soroti Gaji Rendah Kepala Daerah, Dinilai Picu Korupsi

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai rendahnya gaji kepala daerah yang tak sebanding dengan ongkos politik dalam kontestasi Pilkada mendorong politisi korupsi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto dalam diskusi media bertajuk 'Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dari KPK'.

"Bahwa kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira 5,9 juta, memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga ada," ujar Cahaya di Gedung Merah Putih, Rabu (4/6/2025).

"Akan tetapi, itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada ataupun kesulitan, tapi anggaran yang sedikit," imbuhnya.

Cahya juga mencurigai banyaknya orang yang menjadi kepala meski bergaji kecil. Ia menduga ada hal yang bisa membuat seseorang dangat tertarik menjadi kepala daerah.

"Kita juga lihat kenapa sih orang mau tertarik (jadi kepala daerah) pasti ada sesuatu yang lainnya, kalau penghasilannya hanya segitu, kenapa dia tertarik segitu. Ini kan jadi suatu keanehan," tuturnya.

Dirinya meyakini persoalan gaji merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. Sebab, biaya politik masih tinggi membuka pintu prjabat untuk melakukan pidana korupsi.

"Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya, karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus," kata dia.

Meski demikian, Cahaya mengatakan pihaknya melalui deputi pencegahan telah menyusun sejumlah kajian terkait pembiayaan partai politik yang sempat diusulkan.

Salah satunya, kata Cahaya, adalah memberi parpol dana sebesar Rp 10 ribu untuk satu suara sah nasional yang didapatkan dari kontestasi politik.

"Kami dari KPK pun dari pencegahan sudah buat kajiannya, mohon tolong juga didorong juga terus, misalnya contoh yang persuara Rp 10 ribu, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol, itu mungkin tolong bantu didorong lagi," tandasnya.