Akibat Konflik Bersenjata di Papua, Menteri HAM Sebut 60 Ribu Warga Mengungsi dan 2 Distrik Kosong

BeritaNasional.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebutkan masalah konflik yang terjadi di tanah Papua telah berdampak sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Menurut dia, konflik bersenjata ini telah menyebabkan korban meninggal dunia, luka-luka, dan hilang. Selain itu, 60 ribu orang terpaksa mengungsi ke kota-kota terdekat seperti Timika dan Nabire. Sampai-sampai, dua distrik telah kosong dan tak ada warga.

“Jadi, dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” kata Pigai dalam keteranganya pada Sabtu (7/6/2025).

Data tersebut didapat setelah dirinya menginisiasi pertemuan-pertemuan terbatas dengan gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta bupati Intan Jaya dan bupati Puncak di Bali pada Jumat (6/6/2025).

Sebab, Pigai mengatakan situasi ini perlu direspons secara serius di Papua dalam kerangka mewujudkan Papua damai melalui upaya rekonsiliasi. 

“Pertemuan ini kami gelar selain saya ingin mendapatkan informasi dari lapangan melalui Gubernur, DPRD dan Para Bupati juga untuk sama-sama memastikan upaya penanganan yang tepat. Sehingga situasi akibat konflik khususnya di dua wilayah yaitu Puncak dan Intan Jaya bisa diatasi dengan baik,” ujarnya.

Tercatat, 60 ribu pengungsi merupakan warga masyarakat dari Intan Jaya dan Puncak. Sementara itu, dua distrik yang telah kosong adalah Distrik Sinak di Kabupaten Puncak dan Distrik Hitadipa di Intan Jaya yang semua masyarakatnya telah mengungsi.

“Kami bersama pemerintah daerah sama-sama ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif untuk perdamaian di tanah Papua,” ungkap Natalius.

Atas laporan yang telah didapat secara utuh ini, Pigai menyatakan dalam waktu dekat akan turun untuk memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik dengan mendorong upaya-upaya rekonsiliasi demi mewujudkan perdamaian di tanah Papua.

“Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang,” tegasnya.