Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo, Ketua DPD Optimalisasi Potensi Wisata 4 Pulau

BeritaNasional.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan 4 Pulau ke wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai keputusan yang tepat dan bijaksana.

Selain bertujuan mengakhiri polemik yang berkembang, keputusan tersebut sudah dilakukan dengan proses musyawarah antar pihak terkait secara objektif dalam suasana kekeluargaan dan kebesaran jiwa. Sebab pada dasarnya ke-empat Pulau tersebut adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami tentunya sangat mengapresiasi upaya presiden Prabowo yang meskipun dalam kesibukannya melakukan lawatan ke luar negeri tetap memberikan atensi serius untuk menyelesaikan silang sengketa kepemilikan 4 Pulau antara Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/6/2025) ia menjelaskan sejak awal pihaknya melalui para senator (anggota DPD) asal Aceh sudah memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah.

Meski demikian DPD RI juga sangat menghormati tugas dan kewenangan pemerintah melakukan kajian dan menetapkan batas pembaharuan wilayah administratif  daerah, dengan memerhatikan kepentingan pembangunan nasional dan efektifitas pelayanan publik di daerah.

"Yang paling penting adalah bahwa kesalah pahaman ini telah selesai dan ke depan kita ingin pengembangan potensi, terutama potensi pariwisata dari keempat Pulau ini dapat dioptimalkan oleh pemerintah DI Aceh. Kami melihat ada potensi wisata berskala internasional yang tidak kalah indahnya dengan Maladewa di Pulau-pulau tersebut ", tegasnya.

Sultan mengungkapkan, pada prinsipnya kedua provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung tetap akan memiliki kepentingan terhadap keempat pulau itu.

Karena jika potensi wisata ini dikembangkan secara serius saya kira Provinsi Sumatera Utara pun akan memperoleh dampak yang signifikan.

"Tidak penting status dan kepemilikan 4 Pulau tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah Daerah baik Singkil (Aceh) maupun Tapanuli Tengah (Sumut) dapat mengkapitalisasi peluang bisnis dan perdagangan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar Pulau-pulau tersebut," tutupnya.