Pemerintah Gunakan Paradigma Baru untuk Hapus Kemiskinan, Bansos Diubah Jadi Pemberdayaan

BeritaNasional.com - Pemerintah akan menggunakan paradigma baru untuk mengentaskan kemiskinan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan paradigma baru itu akan mengutamakan pemberian fasilitas program produktif untuk memberdayakan masyarakat.

"Kalau periode-periode sebelumnya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada bantuan-bantuan langsung yang disebut bansos, kita ingin kedepan bantuan sosial ini harus bersifat pemberdayaan," ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangannya pada Sabtu (21/6/2025) 

Karena itu, Cak Imin menargetkan masyarakat dalam usia produktif dan sehat tidak menerima bansos secara permanen. Mereka akan diberdayakan secara ekonomi dan mandiri untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan.

"Warga Indonesia yang menerima bansos maksimal 5 tahun tidak boleh lebih dari itu setelah 5 tahun harus merdeka. Mandiri kuat kokoh kecuali dua saja, manula sama disabilitas atau difabel dua itu saja," ujarnya.

"Yang lain yang masih produktif yang masih sehat harus berhenti di 5 tahun. Karena itu visinya seluruh jenis bansos kira-kira 500 triliun itu akan terus kita konsolidasikan kita koordinasikan sampai pada level produktif memberdayakan," jelasnya.

Ketua Umum PKB ini mengatakan, paradigma baru tidak bisa dijalankan apabila ekosistem pemberdayaan berkelanjutan tidak terbentuk.

Cak Imin menegaskan seluruh pihak dan lapisan masyarakat harus terlibat untuk membentuk ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

"Tentu saja ini membutuhkan sinergi kolaborasi bisnis proses cara kerja yang membutuhkan semua pihak terlibat," ujarnya.

Cak Imin berharap penggunaan paradigma baru tersebut dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia secara efektif.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2026 angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen.