BI dan Pemerintah Kompak Jalankan 2 Strategi Ini demi Jaga Stabilitas Rupiah

BeritaNasional.com - Bank Indonesia menegaskan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter berjalan sangat erat dan tersebut terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan hal itu merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kami tegaskan koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry di kompleks parlemen, Senayan, Sabtu (6/6/2026).

Menurut dia, penguatan koordinasi fiskal dan moneter saat ini difokuskan agar kedua instrumen kebijakan tersebut berjalan seirama dan saling mendukung sesuai kewenangan masing-masing.

"Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," ujarnya.

BI Lakukan 2 Langkah Perkuat Stabilitas Rupiah

Perry mengungkapkan terdapat dua langkah utama yang disepakati pemerintah dan Bank Indonesia dalam memperkuat stabilitas rupiah. 

Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing atau portfolio inflows.

"Nah, ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk," katanya.

Ia menjelaskan kenaikan suku bunga global telah memicu arus keluar modal dari sejumlah instrumen keuangan domestik, mulai dari pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), hingga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," tutur Perry.

Langkah kedua yang disepakati adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

"Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayar BI kepada pemerintah," ucapnya.

Menurut Perry, kebijakan tersebut memungkinkan operasi moneter tetap berjalan efektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sementara kebijakan fiskal tetap dapat memberikan dukungan terhadap perekonomian.

"Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.

Perry menegaskan penguatan koordinasi fiskal dan moneter akan terus dilakukan secara berkelanjutan. 

Ia meyakini sinergi tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global.

"Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi fiskal moneter yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada. Dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita tuh bagus," ujar Perry.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal anjloknya nilai tukar rupiah yang telah mencapai Rp18.000 per dolar AS.

Pras mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dan berupaya keras agar rupiah kembali menguat.

"Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, dan juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk memantau perkembangan serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan," kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).