Prabowo Teken Inpres soal Pulau Enggano, Ketua MPR: Agar Pemprov Bengkulu Kebut Membangun

BeritaNasional.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan terkait Instruksi Presiden yang dikeluarkan Presiden Prabowo dan terkait Pulau Enggano. Inpres itu dikeluarkan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat pembangunan di Pulau Enggano.

"Enggano itu kan sebenarnya sudah lama termasuk bagian dari wilayah Bengkulu. Tapi saya kira dengan penegasan Kepres kemarin menjadi tegas sehingga pemerintah Provinsi Bengkulu bisa melakukan pembangunan di pulau tersebut. Karena pulau tersebut penduduknya juga cukup banyak," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Muzani mengatakan, Inpres yang dikeluarkan Prabowo menegaskan bahwa Pulau Enggano bagian dari Provinsi Bengkulu. Maka itu Pemerintah Provinsi Bengkulu harus menjalankan rencana pembangunan.

"Dengan keputusan Presiden kemarin kepastian bahwa itu menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Bengkulu dan kemudian pemerintah Bengkulu adalah pemiliknya saya kira rencana-rencana pembangunan bisa dilakukan lebih dilakukan cepat," kata Sekjen Gerindra ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan di Enggano, Bengkulu. Inpres tersebut bertujuan menyelesaikan permasalahan Pulau Enggano yang tengah terisolasi akibat pendangkalan.

"Kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Saat ini saya menandatangani Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano," ujar Prabowo dalam sebuah video yang diunggah oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Instagramnya, dilihat Selasa (24/6/2025).

Dalam video tersebut, Prabowo tampak didampingi oleh Dasco, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dasco menjadi perwakilan DPR dalam koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Enggano.

"Saya dan Ibu Puan kembali berkomunikasi dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan Pulau Enggano, yang selama satu bulan terakhir mengalami kesulitan akibat pendangkalan pelabuhan, sehingga menjadi agak terisolasi. Oleh karena itu, penanganannya perlu cepat dan perlu campur tangan pemerintah pusat," katanya.