Kemensos Dorong Kepala Daerah Usul Lahan Permanen untuk Sekolah Rakyat

BeritaNasional.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong para kepala daerah untuk segera mengusulkan lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi permanen Sekolah Rakyat. 

Hal ini bertujuan agar pembangunan sekolah bisa dimulai secepatnya dan beroperasi penuh pada 2026.

Permintaan ini disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi dengan sejumlah kepala daerah di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (25/6/2025). 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau, Yusran Fahim-Hamsina Bolu; Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Ronal Kandoli-Fredy Tuda; Bupati Aceh Bireun, Mukhlis; serta Kepala Dinas Sosial Palu, Zuzik.

"Yang 200 (titik Sekolah Rakyat) ini, itu sifatnya sementara. Makanya yang dipakai adalah gedung punya Kemensos, gedung punyanya Kemenaker, ya, dalam bentuk BLK-BLK. Dan yang 200 ini, yang daerahnya ada (termasuk) di 200 titik ini, segera mengusulkan lahan. Lahan untuk membangun sekolah permanen yang akan dibangun tahun ini dan kemudian akan dibuka di tahun 2026," kata Agus Jabo melalui keterangan persnya pada Rabu.

Pemerintah akan membuka Sekolah Rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA di 200 titik di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025/2026, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dalam program ini, Kemensos ditunjuk sebagai penanggung jawab utama.

Sebanyak 100 titik yang menggunakan fasilitas gedung milik Kemensos dan sebagian gedung sementara milik Pemda telah memulai proses perekrutan siswa, guru, dan tenaga pendidik. Rencananya, Sekolah Rakyat tahap pertama ini bakal diluncurkan pada 14 Juli 2025.

Selanjutnya, Kemensos akan berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Pemda untuk 100 titik tambahan Sekolah Rakyat. 

Nanti, kegiatan belajar-mengajar bakal memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Kemenaker dan Pemda.

Agus Jabo menjelaskan, pengusulan lahan permanen harus segera dilakukan. Pasalnya, lokasi sementara diperkirakan tidak akan mampu menampung banyaknya siswa Sekolah Rakyat pada tahun depan.

"Bagi bapak-bapak yang wilayahnya ada Sekolah Rakyat sementara, harus segera disiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen, supaya di tahun 2026 sudah bisa menerima murid lagi. Karena yang sementara ini di tahun berikutnya sudah tidak bisa menampung, pak. Sudah tidak bisa menampung murid lagi karena ini adalah sementara. Yang tadi saya sampaikan itu asetnya Kemensos dan sekarang yang diusulkan, asetnya Kemenaker, ditambah beberapa yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota," jelasnya.

Melanjutkan penjelasannya, Agus Jabo memaparkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Pemprov, Pemkab, maupun Pemkot dalam mengusulkan lahan. 

Di antaranya, yakni tanah yang diusulkan harus berstatus bukan tanah sengketa serta lokasinya harus aman atau bukan rawan bencana.

"Sekarang perintah Presiden (ukuran lahan yang diusulkan) 8,2 hektare, yang paling ideal, tapi kalau kemudian (Pemda) itu adanya cuma 6 hektare, ya nanti kita sesuaikan," terangnya.

Di atas lahan permanen tersebut nantinya akan dibangun berbagai fasilitas unggulan untuk mendukung pelaksanaan belajar mengajar, meliputi ruang kelas, asrama, ruang makan, dapur, laboratorium, tempat ibadah, hingga perpustakaan.

Program Prioritas untuk Keluarga Miskin

Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar tidak berbuat curang dalam proses perekrutan siswa di sekolah gratis ini.

"Presiden berkali-kali mengingatkan ini (Sekolah Rakyat) khusus untuk saudara-saudara kita yang miskin ekstrem. Jadi tidak boleh ada permainan, tidak boleh ada titipan. Presiden di samping ingin memotong transmisi kemiskinan, beliau ingin memuliakan orang-orang miskin," katanya.