Ganjar: Amnesti dan Abolisi Adalah Hak Prerogatif Presiden, Terima Kasih Prabowo!

BeritaNasional.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian amnesti untuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

"Terima kasih. Pemberian Amnesti dan Abolisi adalah hak prerogatif Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu saja. Tak lebih tak tak kurang," ujar Ganjar kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

Mantan gubernur Jawa Tengah ini berharap pemberian abolisi dan amnesti ini menjadi momentum penegakan hukum yang adil tanpa intervensi politik.

"Ini bisa jadi momentum penegakan hukum yang fair tanpa intervensi politik," kata Ganjar.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan memberikan pengampunan untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Prabowo memberikan Tom Lembong abolisi dalam kasus korupsi impor gula, dan Hasto diberikan amnesti dalam kasus suap.

Presiden Prabowo mengirimkan Surat Presiden dengan nomor R43/pres/072025 tanggal 30 Juli 2025 tentang pertimbangan dan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap Tom Lembong, dan Surat Presiden Nomor 42/pres/072025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto.

Surat tersebut langsung diproses pimpinan DPR RI dengan menggelar rapat konsultasi bersama seluruh perwakilan fraksi di DPR RI pada Kamis (31/7/2025) malam. Turut hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. 

Dalam rapat konsultasi tersebut, DPR RI menyetujui abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto.

"Hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden nomor R43/pres/072025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI ri tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

"Kedua adalah pemberian persetujuan atas, dan pertimbangan atas surat presiden nomor 42/pres/072025 tanggal 30 juli 2025, tentang amnesti terhadap 1116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," lanjut Dasco.