PKB Serahkan kepada Prabowo Tanggapi Sikap Politik PDIP sebagai Penyeimbang

BeritaNasional.com - Ketua DPP PKB Syaiful Huda menyerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto memaknai sikap politik PDI Perjuangan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya sebagai penyeimbang.

"Dalam konteks sistem presidensial kita kembalikan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, apakah posisi PDIP sebagai partai penyeimbang itu kira-kira dirasa cukup sampai di situ, atau seperti apa, ya kita serahkan kepada Pak Presiden," ujarnya.kepada wartawan, dikutip Rabu (6/8/2025).

Huda tak menyebut bagaimana sikap PKB bila PDIP bergabung menjadi partai pemerintah. Ia menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.

Namun, PKB menilai partai yang tidak menjadi bagian pemerintah tentunya dalam posisi partai di luar pemerintahan.

"Itu saja cara pandang kami PKB memilih untuk menjadi bagian dari pemerintah seutuhnya dari pemerintahan Pak Prabowo ini kira-kira begitu, tapi kan ibu Mega dan DPP punya hak untuk mendefinisikan memposisikan seperti apa, tergantung kita kembalikan kepada sebagai penilaian akhir ya kita kembalikan kepada Pak Prabowo," ujar Huda.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Sikap politik PDIP itu disampaikan dalam pidato penutupan Kongres VI di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati mengatakan, PDIP tidak memposisikan sebagai partai oposisi pemerintah. PDIP juga tidak membangun koalisi dengan pemerintah.

"PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi. Dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.

"Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang," tegas Presiden kelima RI ini.

Meski begitu, Megawati mengatakan, PDIP siap mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

"Demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat," ujarnya.