Begini Penjelasan Komisi XI DPR soal Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

BeritaNasional.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan agenda kunjungan kerja Komisi XI ke  Australia telah diagendakan sebelum demonstrasi di Jakarta. 

Kunjungan itu merupakan agenda Komisi XI dan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Kunjungan kerja ke Australia mulai 27–29 Agustus.

"Kalau Komisi XI ke Australia itu agenda adalah kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta," ujar Misbakhun dalam keterangannya pada Sabtu (30/8/2025).

Kunjungan kerja Komisi XI itu dilakukan bersama Bank Indonesia, BPK RI, OJK, Kementerian Keuangan, BNI, dan BTN.

Kota yang dikunjungi adalah Canberra san di Sydney. Kunjungan ke Canberra, Komisi XI bertemu Dubes RI di KBRI bersama mahasiswa Indonesia penerima LPDP.

"Karena LPDP sebagai lembaga pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementrian Keuangan dimana BPPK Kemenkeu ikut hadir. Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yg di program kan dan isu yang apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia," kata Misbakhun.

Selanjutnya di Canberra, Komisi XI bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO). "Kami ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik," jelas Misbakhun.

Kemudian, Komisi XI kunjungan ke Australia Payment Network (AusPayNett) di Sydney. Untuk mengetahui bagaimana Australia menerapkan national system payment perbankan sebagai organisasi self regulatory body yang terpisah dari bank sentral Australia. 

Komisi XI ingin mempelajari efektifitas dan praktek bisnisnya untuk memperkuat dan memperkaya penerapan payment system ideal.

"Termasuk penggunaan teknologi dan digitalisasi sistem pembayaran penggunaan QRIS atau tap NFT yang banyak dipraktekkan secara berbeda-beda pada skala teknologi pada industri dan pihak regulator," ujar Misbakhun.

"Payment sistem ini menjadi penting karena bank HIMBARA seperti BNI dan BTN baru saja menerapkan digital bank mereka dengan Wonder untuk BNI dan Bale untuk BTN. Sebelumnya lebih dulu Livin diaplikasikan dari Bank Bank Mandiri dan BRIMo oleh Bank BRI," jelasnya.

Kemudian, Komisi XI mengunjungi kantor perwakilan Bank BNI di Sydney untuk mengetahui apa saja pelayanan perbankan antara Indonesia dan Australia.

Selanjutnya, Komisi XI bersama Bank Indonesia bertemu Reserve Bank of Australia (RBA) Bank Sentral Australia di Sydney. Komisi XI berdiskusi penerapan national payment gateway dalam rangka cross border transaction dan membuka peluang kerja sama QRIS Indonesia bisa dipakai di Australia.

"Mengingat di Australia banyak pelajar dan wisatawan dari Indonesia sehingga dibuka peluang penerapan QRIS Indonesia di Australia seperti hal nya di Jepang, Thailand dan Malaysia. Penjajagan yang sama sedang di coba dengan Singapura dan China," kata Misbakhun.

"Topik berikutnya adalah mengenai isu yg sedang kuat, yaitu Central Bank Digital Currency (CBDC) yang makin kuat dorongan mewujudkan CBDC karena desakan yang kuat soal kripto sebagai aset keuangan di mana isu stable coin, digital ledger, dan tokenisasi aset keuangan sebagai produk underlying," sambungnya.

Misbakhun membantah ada agenda ke Sydney Marathon. Ia mengatakan hal itu bukan diagendakan oleh Sekretariat Komisi XI DPR.

"Dugaan saya itu itinerary yang dibuat oleh pihak travel agent yang di-hire oleh pihak di luar Komisi XI dan isinya itu tanpa sepengetahuan Komisi XI dan Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawab dengan isi itinerary tersebut. Karena sejak awal Komisi XI tidak ada agenda tersebut," jelasnya.

Saat ini semua agenda dan jadwal resmi kunjungan kerja Komisi XI di Australia sudah selesai dan dalam perjalanan kembali ke Indonesia.