Presiden Prabowo Kumpulkan Ketua Umum Parpol di Istana, Bahas Stabilitas Nasional

BeritaNasional.com -  Di tengah memanasnya situasi akibat demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah daerah, Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran ketua umum partai politik serta pimpinan lembaga negara ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah untuk memperkuat koordinasi nasional dan meredam gejolak sosial yang tengah berkembang.

Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh sentral dalam politik nasional, di antaranya Megawati Soekarnoputri (Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), serta Edhie Baskoro Yudhoyono mewakili Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Tak hanya pimpinan parpol, sejumlah pejabat tinggi negara juga hadir untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Tegas Soal Disiplin Anggota DPR

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut telah disepakati langkah-langkah tegas dari masing-masing partai terhadap anggotanya di parlemen yang dianggap membuat pernyataan keliru atau tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Sanksi tersebut mencakup pencabutan keanggotaan hingga evaluasi berbagai fasilitas DPR.

“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” ujar Presiden Prabowo.

Pesan Moral: Wakil Rakyat Harus Peka dan Berpihak pada Publik

Dalam pernyataannya, Presiden juga mengingatkan para anggota dewan untuk tidak abai terhadap suara rakyat. Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi dijamin oleh hukum, namun harus disalurkan secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai,” ucap Presiden.

Pertemuan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, di tengah kondisi yang belum sepenuhnya tenang. Dengan duduk bersama para ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga tinggi negara, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa respons terhadap gejolak massa tetap berada dalam bingkai demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.