Golkar Sebut Anggota DPR Nonaktif Tidak Mendapatkan Gaji dan Tunjangan, Termasuk Adies Kadir

BeritaNasional.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan, anggota DPR yang nonaktif tidak mendapatkan gaji dan tunjangan. Sebagai konsekuensi logis ketika seorang anggota DPR dinonaktifkan tidak mendapatkan hak keuangan.

Salah satu anggota DPR Fraksi Golkar yaitu Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir juga dinonaktifkan imbas protes massa.

“Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan. Itulah bedanya antara Anggota DPR yang aktif dengan yang nonaktif. Jika belum ada rujukan berkaitan dengan ini, MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dapat membuat keputusan yang menjadi pegangan bagi Sekretariat Jenderal [DPR RI]," ujar Sarmuji dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).

Status anggota DPR Nonaktif juga tidak lagi menaikkan fungsi representasi rakyat di DPR. Maka itu tidak logis jika tidak menerima gaji dan fasilitas negara.

"Kalau sudah nonaktif, artinya terhalang atau tidak melakukan fungsi kedewanan. Kalau tidak menjalankan tugas, ya, haknya juga hilang. Hal ini bagian dari mekanisme yang adil dan transparan," ujar Sarmuji.

Sekjen Partai Golkar ini menegaskan sikap Fraksi Golkar dalam merespons perdebatan publik mengenai apakah anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik masih menerima gaji dan tunjangan. Sarmuji menegaskan, status nonaktif secara otomatis membuat hak-hak tersebut dihentikan.

Lima anggota DPR RI dari berbagai fraksi baru-baru ini dinonaktifkan oleh partai asal mereka karena pernyataan maupun tindakan yang menuai kontroversi. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sejak Senin, 1 September 2025, setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik. 

Sementara itu, Partai Nasdem mengambil keputusan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach setelah keduanya menyampaikan pernyataan publik yang dianggap menyalahi sikap resmi partai. Di sisi lain, PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama karena dinilai melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kebijakan internal partai.