APBD DKI 2026 Dipatok Rp95,35 Triliun, Fokus Pendidikan, Kesehatan juga Subsidi Pangan

BeritaNasional.com -  Pemprov DKI Jakarta menargetkan APBD 2026 mencapai Rp95,35 triliun. Jumlah tersebut naik 3,8% dibandingkan APBD Perubahan 2025 yang disepakati Rp91,86 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut,  penaikan anggaran ini akan diarahkan untuk menyelesaikan masalah perkotaan sekaligus mendukung program prioritas pemerintah daerah.

"Total rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp95,35 triliun dan naik sebesar 3,8% dibandingkan dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025," kata Pramono dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/9/2025).

Pendapatan daerah tahun depan sebutnya, ditargetkan Rp85,47 triliun, naik tipis 1,21% dibanding tahun sebelumnya.

"Pendapatan daerah diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp56,76 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp26,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,57 triliun,” terangnya. 

Sementara itu, belanja daerah direncanakan Rp88,35 triliun, naik 2,77%.. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Menurut Pramono, arah belanja daerah tahun depan tetap fokus pada kebutuhan masyarakat.

"Kebijakan belanja daerah juga difokuskan pada alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, termasuk urusan wajib pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan subsidi pangan melalui pengembangan urban farming," jelasnya.

Untuk menutup selisih belanja dan pendapatan, Pemprov DKI menyiapkan penerimaan pembiayaan Rp9,87 triliun.

Sumber utama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp5,05 triliun dan pinjaman daerah Rp4,82 triliun.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp6,99 triliun, yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah (PMD) ke BUMD senilai Rp5,18 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp1,81 triliun.