Respons Cepat Tanggapi Tuntutan 17+8 Tunjukkan DPR Serius Dengar Aspirasi Rakyat

BeritaNasional.com - Langkah cepat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam merespons tuntutan 17+8 perlu diapresiasi dari tiga sisi. Hal itu disampaikan analis komunikasi politik Hendri Satrio.

Menurut dia, DPR dinilai sukses merespons secara cepat, berempati, dan kemampuan untuk memperbaiki citra diri dengan merespons tuntutan tersebut.

Hendri menilai tindakan cepat yang diambil pimpinan DPR ini menunjukkan keseriusan dalam menanggapi aspirasi publik.

"Menurut saya, apa yang disampaikan oleh DPR terkait dengan tuntutan tersebut, meski baru 6, bukan saja bisa dilihat karena cepat dan mendengarkan aspirasi publik, tapi ini tentu saja akan memperbaiki citra DPR," ujarnya yang dikutip pada Senin (8/9/2025).

Namun, masih ada yang perlu diperbaiki oleh DPR ke depan. Hendri menilai, sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya tidak perlu menunggu sampai rakyat marah atau menyampaikan aspirasi dengan tensi tinggi.

Hendri menilai aspirasi masyarakat harus selalu didengarkan sebagai prioritas utama.

"Yang pertama, semestinya kepekaan ini tidak perlu menunggu sampai rakyat marah atau menyampaikan perasaannya dengan tensi tinggi, tapi harus didengarkan," ujarnya.

Poin kedua yang perlu diperbaiki adalah perihal kesederhanaan. Hendri melihat bahwa penggunaan kemeja putih oleh pimpinan DPR saat membahas enam poin tersebut adalah simbol kesederhanaan yang baik.

Namun, ia mengingatkan bahwa kesederhanaan tersebut harus terus dimunculkan secara konsisten, tidak hanya pada saat-saat tertentu.

 "Nah, kemudian yang perlu di-improve yang kedua adalah bagaimana kesederhanaan itu harus sering dimunculkan," katanya.

Terkait pemotongan tunjangan, pria yang akrab disapa Hensa ini menilai langkah tersebut sedikit memperbaiki citra DPR. Namun, ia menekankan bahwa perbaikan ini masih agak membaik karena masih adanya tingkat ketidakpercayaan yang tinggi antara masyarakat dengan partai politik dan anggota dewan.

"Tapi, kenapa saya katakan 'agak' membaik karena memang ada distrust yang luar biasa antara masyarakat ke partai politik dan masyarakat ke anggota dewan," jelasnya.

Menurut dia, pemotongan tunjangan sebesar Rp 65 juta oleh DPR akan sangat diapresiasi oleh masyarakat jika diimbangi dengan kinerja yang lebih baik.

Ia menjelaskan bahwa gaji tersebut akan terasa layak apabila DPR mampu menghasilkan undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

"Menurut saya, Rp 65 juta itu akan diapresiasi oleh masyarakat bila kerja-kerja DPR dalam menghasilkan undang-undang atau menghasilkan peraturan-peraturan lain itu sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat," tandasnya.